DPRD Kudus Apresiasi Perjuangan Pengunjuk Rasa, Ini Jawabannya

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Puluhan pengunjuk rasa dari kalangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kudus diterima Ketua Komisi B DPRD Kudus, Anis Hidayat dan Ketua Komisi D, Ali Ikhsan.

Pengunjuk rasa sempat menyampaikan orasinya di depan pintu gerbang kantor DPRD Kudus, Selasa (30/8/2022) pagi. 

Selanjutnya, mereka diperkenankan masuk ke sebuah ruang pertemuan untuk menyampaikan langsung tuntutan-tuntutan secara lisan dan tertulis.

Ketua Komisi B DPRD Kudus, Anis Hidayat mengatakan, perjuangan para mahasiswa menjadi hal yang penting sebagai perwakilan suara rakyat untuk pemerintah.

Karena itu, pihaknya pun berkomitmen untuk meneruskan apa saja yang menjadi harapan dan keinginan rakyat, kepada pemerintah pusat dan DPR RI. 

Anis menyebut, ada tiga tuntutan pengunjuk rasa terkait isu nasional, dan satu tuntutan terkait isu lokal di Kabupaten Kudus.

Dia merinci, ketiga tuntutan itu adalah menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, menolak kenaikan tarif dasar listrik, dan meminta pemerintah agar memberantas mafia tambang dan migas di Indonesia.

Sementara satu tuntutan adalah, meminta agar pemerintah dan DPRD Kudus mengawal rencana pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa dalam waktu dekat agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Isu nasional ini yang disuarakan teman-teman mahasiswa, silahkan nanti dinarasikan untuk diteruskan ke tingkat pusat melalui DPRD Kudus. Silahkan ikut kawal bersama, termasuk bersama-sama mengawasi rencana pengadaan perangkat desa," terangnya. 

Terkait rencana kebijakan penaikan harga BBM subsidi, Anis menjelaskan, saat ini beban APBN 2022 sangat besar mencapai Rp 502,4 triliun untuk mensubsidi BBM.

Sementara prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mengkover BBM subsidi hingga akhir 2022 mencapai kurang lebih Rp 700 triliun.

Karena itu, Anis menerangkan, pemerintah berupaya untuk mengendalikan alokasi anggaran subsidi BBM, agar beban pemerintah tidak terlalu berat. Yaitu dengan rencana menaikkan harga BBM subsidi.

"Usulan program dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa terkait pembatasan penerima manfaat subsidi agar tepat sasaran, akan kami sampaikan ke pemerintah pusat. Karena jika program tepat sasaran, akan membantu pembangunan Indonesia, baik di bidang infrastruktur maupun yang lainnya," kata dia.

Anis menegaskan, hal yang perlu dicermati adalah bagaimana program subsidi tetap ada dan tepat sasaran, bukan sekadar menyoal tentang kenaikan harga saja. 

Dia meminta agar mahasiswa terus mengawal kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat hingga daerah, supaya tidak memberatkan rakyat. 

"Saya sendiri sepakat dilakukan pembatasan BBM subsidi. Misal pelaku UMKM, ojek online, kendaraan roda dua, dan beberapa kriteria lain yang perlu dibantu. Kami terima tuntutan teman-teman, kami tindaklanjuti melalui staf sekretariat dewan," ujarnya.

Anis tak lupa mengajak para mahasiswa untuk berani menyuarakan berbagai pendapat dan kritiknya kepada pemerintah dengan cara yang baik. 

"Silakan turun aksi lagi, siapkan massa yang lebih banyak. Selama tujuannya membangun bangsa ini, membangun daerah, kami tunggu perannya. Bisa isu soal kesehatan, pendidikan, dan lainnya.  Karena memang banyak yang perlu kita awasi bersama," ucapnya.

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Ali Ikhsan menambahkan, sikap berani mengkritisi kebijakan pemerintah menjadi modal strategis bagi mahasiswa.

Dia menyebut, masih ada banyak hal yang perlu diawasi bersama agar program-program yang dijalankan pemerintah berdampak positif bagi masyarakat. 

"Masih ada persoalan lain yang bisa dikritisi, InsyaAllah kami sampaikan ke pemerintah pusat. Maka perlu kerja bareng, suarakan persoalan di masyarakat, sampaikan ke DPRD dengan metode yang baik dan harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tuturnya. (*)