Berita Kudus

Pemerintah Kabupaten Kudus Anggarkan DBHCHT Rp 13,07 M untuk Jaminan Kesehatan 28.000 Penduduk

Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan Rp 13,07 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNJATENG/SAIFUL MA'SUM
BPJS Kesehatan Cabang Kudus berdama Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM) dan OPD terkait di Pemerintahan Kabupaten Kudus sosialisasi kepesertaan PBI bagi pekerja yang pensiun atau terkena PHK, kemarin. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan Rp 13,07 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022 untuk program jaminan kesehatan penduduk.

Program pelayanan asuransi kesehatan (JKN) atau BPJS Pemda ini ditarget menyasar 28.000 penduduk Kudus, termasuk pekerja (buruh) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun.

Dana tersebut diambil dari alokasi DBHCHT yang diterima Pemerintah Kabupaten Kudus pada 2022 sebesar Rp 174,2 miliar. Sebanyak 40 persen atau Rp 69,7 miliar dari besaran alokasi itu diperuntukkan di bidang kesehatan.

Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM) Kudus, Suba’an Abdul Rochman mengatakan, ada 72.568 pekerja yang tergabung dalam federasi, sebanyak 2.500-an orang di antaranya sudah pensiun atau PHK.

Pihaknya prihatin ketika buruh pabrik yang sudah pensiun atau PHK harus menanggung iuran jaminan kesehatan setiap bulannya, sedangkan mereka sudah tidak punya penghasilan dengan usia yang semakin menua.

Karena itu, Suba'an menggandeng Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), serta Dinas Kesehatan untuk membantu buruh pensiun dan PHK agar mendapatkan keringanan terkait jaminan kesehatan.

Dia menarget, pada tahun ini setidaknya 10 ribu orang dari kalangan mantan buruh bisa terfasilitasi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Tahun ini yang kami usulkan sekitar 10 ribu orang, dan masih terus berproses. Kasihan mereka jika harus membayar iuran BPJS, sudah tidak ada penghasilan, kesehatannya juga semakin turun," terangnya, Jumat (2/9/2022).

Diketahui, Kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan mendapatkan bantuan berupa iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibayarkan oleh pemerintah. 

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved