Pengawasan BBM Subsidi Diperketat, Masyarakat Diimbau Jangan 'Panic Buying'

"Harus dipahami bersama sebagai bangsa bahwa kenaikan harga BBM kan sudah melalui pertimbangan masak – masak, dan dibarengi dengan pemberian bantuan langsung tunai," tegasnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Abdul Mufid menambahkan, pengawasan konsumsi BBM bersubsidi harus diperketat di level distributor, SPBU, hingga di level konsumen.

Meski saat ini pengawasan sudah cukup ketat, namun pemerintah juga tetap harus mewaspadai sejumlah celah yang bisa dimanfaatkan, seperti pembelian untuk upaya penimbunan dengan cara pembelian BBM bersubsidi secara berulang dengan menggunakan motor atau mobil.

"Karena belum ada pencatatan secara digital, maka bisa saja di level konsumen melakukan pembelian secara berulang di beda SPBU," imbuhnya.

Untuk itu, lanjutnya, Abdul Mufid menyambut baik penerapan aplikasi MyPertamina untuk pendataan pembeli BBM bersubsidi. Dengan adanya pendataan secara digital ini, maka akan mudah melakukan pembatasan untuk pembelian BBM bersubsidi.

"Kalau ada aplikasi itu tentu bisa lebih mudah pengawasannya, karena 'by name', dan per kendaraan. Jadi lebih mudah pembatasannya. Tapi sayangnya, sekarang ini masih tahap untuk pendaftaran saja," ujarnya.

Ke depan, Abdul Mufid juga meminta peran serta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan, seperti penimbunan BBM bersubsidi di tengah isu kenaikan harga. Masyarakat bisa ikut melaporkan jika menemukan hal yang mencurigakan kepada pihak berwajib atau kepada Pertamina.

Baca juga: Prediksi Skor Persebaya Surabaya Vs Bali United Liga 1, Bajul Ijo Tak Gentar Hadapi Juara Bertahan

Baca juga: Jadwal Perempat Final Japan Open 2022, Indonesia Masih Punya Lima Pejuang yang Tersisa

Baca juga: Terkait Kebijakan Penyesuaian Harga BBM, Warga Blora Diimbau Jangan Panik

"Masyarakat menurut saya bisa membantu ketika melihat, menemukan atau mendengar isu perilaku yang mencurigakan kepada pihak terkait," tukas Abdul Mufid.

Ia juga menyarankan kepada pemerintah untuk tegas mengambil keputusan, terkait dengan isu kenaikan harga BBM, sehingga tidak berlarut – larut. Saat ini, pemerintah masih menimbang efektifitas terkait dengan pemberian subsidi BBM kepada orang atau barang.

"Seandainya pemerintah bisa menjamin bantuan sosial tepat sasaran dan efektif diberlakukan secara merata, maka peralihan ke subsidi orang lebih adil," ujarnya.

Namun demikian, peralihan subsidi BBM kepada orang harus dilakukan secara bertahap, yang dilandasi dengan data yang kuat dan akurat.

"Saran saya, kalau belum bisa menata, maka jangan dulu mengalihkan. Jika sudah ada sistemnya, maka bisa dialihkan secara bertahap," pungkasnya. (*)