Berita Jateng
Kerjasama SAFE Seas dan Desa Kluwut Bikin Rifai Tenang saat Melaut
Yayasan Plan Internasional Indonesia (Plan Indonesia) melalui Project SAFE Seas bekerjasama dengan pihak desa Kluwut, Brebes
Penulis: iwan Arifianto | Editor: Catur waskito Edy
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM,BREBES -- Yayasan Plan Internasional Indonesia (Plan Indonesia) melalui Project SAFE Seas bekerjasama dengan pihak desa Kluwut, Brebes untuk melakukan kerjasama dalam pengawasan perlindungan awak kapal perikanan (AKP).
Dari kegiatan itu ada perbaikan perlindungan terhadap para AKP terutama jaminan sosial sehingga mereka lebih tenang dalam bekerja.
"Ya sekarang melaut lebih tenang karena sudah masuk BPJS," ujar awak kapal perikanan Rifai (50) kepada Tribunjateng.com di dermaga Kluwut, Bulakamba,Brebes, Kamis (8/9/2022).
Warga desa Kluwut itu mengaku, sewaktu berangkat melaut dimintai KTP dan dokumen lainnya untuk kelengkapan kerja di laut.
"Ya ikut kapal besar biasanya sampai ke Sumatera , pemilik kapal yang mintai dokumen itu," terangnya.
Data BPS 2021 (Kecamatan Bulukumba dalam angka 2021) di Desa Kluwut, Bulakamba, Kabupaten Brebes terdapat 2.780 warga menjadi awak kapal perikanan (AKP).
Di desa tersebut terdapat sekira 200 kapal ukuran di atas 30 gross ton yang beroperasi.
Tak heran di kawasan tersebut angka kecelakaan kerja maupun kematian terhadap awak kapal perikanan (AKP) acapkali terjadi.
"Di desa kami kasus awak kapal perikanan meninggal dunia kurang lebih 5 kejadian setiap tahunnya.
Sedangkan kecelakaan kerja sekira belasan kasus tiap tahun," ujar kepala desa Kluwut, Zaenal Arifin kepada Tribunjateng.com.
Kasus menyangkut awak kapal perikanan di Kluwut memang didominasi soal kematian dan kecelakaan kerja sehingga perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan menjadi salah satu bagian prioritas kerja pihak Desa.
"Kami bersama SAFE Seas memberikan edukasi kepada awak kapal perikanan dan pemilik kapal supaya memperhatikan keselamatan dan perlindungan supaya tak ada lagi kasus-kasus AKP meninggal atau alami kecelakaan kerja tapi tak ada jaminan sosial," bebernya.
Upaya pencegahan yang dilakukan berupa sosialisasi kepada pemilik kapal seperti harus melengkapi dokumen para awak kapal perikanan yang ikut di kapal tersebut.
"Yang jelas kami sosialisasi terkait perlindungan AKP kepada para juragan terutama pembagian gaji dengan hasil tangkapan ikan harus sesuai presentase kesepakatan bersama," terangnya.
Berikutnya, sosialisasi diberikan pula kepada AKP meliputi keselamatan kerja dan perlengkapan dokumen yang harus dilengkapi.
