Berita Cilacap

Pemkab Cilacap Siapkan Dana Rp 6,88 Miliar Untuk Perlindungan Sosial

Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalokasikan dana untuk anggaran perlindungan sosial tahun 2022 sebanyak Rp6,88 miliar.

Penulis: Pingky Setiyo Anggraeni | Editor: m nur huda
Tribunjateng.com/Pingky Setiyo Anggraeni
Aktivitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) di sekitar Pelabuhan Sleko, Cilacap. Jumat (9/9/2022). Operator ASDP ini menjadi salah satu penerima manfaat bantuan sosial yang disiapkan Pemkab Cilacap. 

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalokasikan dana untuk anggaran perlindungan sosial tahun 2022 sebanyak Rp6,88 miliar.


Besaran tersebut mencakup 2 persen dari rencana penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Oktober, November dan Desember tahun 2022, dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan IV Tahun Anggaran 2022.


“Ini dilakukan guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah," kata Bupati Tatto Suwarto Pamuji. Jumat (16/9) sebagaimana dalam rilis.


Sebelumnya, dalam Rakor Pengendalian Inflasi Bersama TPID Kabupaten Cilacap, Selasa (6/9) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, Arida Puji Hastuti menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengamanatkan dukungan Pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yakni DAU dan DBH untuk subsidi sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta perlindungan sosial tambahan.


Ada 182.500 KPM yang telah teralokasi bansos PKH dan BPNT, dan bantuan tersebut disalurkan melalui PT. POS Indonesia. 


Kementerian Sosial juga menginformasikan BPNT untuk 133.231 KPM disalurkan melalui Bank Mandiri atau agen e-Warong untuk bulan agustus sebanyak Rp 200.000/KPM.


“Untuk 2022 ada 390 ribu KK atau 1.052.000 jiwa. DTKS ini yang kita gunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan bantuan sosial dari Kemensos. Baik itu PKH, BPNT, PBI atau BPJS, atau KIP," kata Arida.


Diketahui, bantuan tersebut disalurkan untuk 7.116 penerima manfaat.


Antara lain operator angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, ojek, pengayuh becak, UMKM dan keluarga tidak mampu dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar Rp2,77 milyar.


Anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk penciptaan lapangan kerja melalui padat karya pada 21 desa miskin dan juga padat karya pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di 9 lokasi sebesar Rp2,55 miliar rupiah.


Kegiatan lainnya berupa pelatihan pengembangan usaha mikro dan operasi pasar di 24 kecamatan sebesar Rp1,08 miliar. 


“Data penerima yang menjadi sasaran program tersebut, akan diverifikasi dan validasi terlebih dahulu oleh petugas operator data bersama kelurahan dan OPD terkait. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan calon penerima betul-betul layak menerima bantuan," jelas Bupati Tatto.

 

 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved