Pembunuhan PNS Kota Semarang

BKPP Kota Semarang Persiapkan Hak Iwan Budi

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang mulai mempersiapkan administrasi berkaitan dengan hak-hak pegawai Badan Pendapatan

Istimewa
Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Iwan Budi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang mulai mempersiapkan administrasi berkaitan dengan hak-hak pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Iwan Budi, yang meninggal dunia diduga karena pembunuhan. 

Kepala BKPP Kota Semarang, Abdul Haris mengatakan, ada beberapa hak yang akan diberikan kepada Iwan Budi selaku aparatur sipil negara (ASN), diantaranya taspen dan santunan kematian. 

Saat ini, BKPP tengah mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk pencairan tersebut. 

"Sampai sekarang memang baru dirinci kaitan dengan persyaratan. Salah satunya ada persyaratan dokumen kepolisian. Sambil menunggu itu, BKPP menyiapkan untuk taspen, sangu kematian, dan sebagainya," terang Haris, Selasa (20/9/2022). 

Lebih lanjut, Haris menjelaskan, ada perbedaan antara kematian biasa dan kematian sedang tugas kedinasan. ASN yang meninggal dalam kondisi tugas kedinasan bisa mendapatkan anumerta dari pemerintah. 

"Pemberian anumerta itu contohnya ketika sedang bertugas, berangkat kantor meninggal di jalan, bekerja di kantor ada hal yang menimbulkan kematian. Intinya tugas kedinasan. Tapi, nanti dilihat dulu," terangnya.

Adapun Iwan Budi terakhir diketahui saat berangkat ke kantor. Kemudian, bersangkutan dinyatakan hilang pada 24 Agustus 2022. Pegawai Bapenda tersebut ditemukan dalam kondisi terbakar pada 8 September 2022.  

"Kami lihat dulu apakah bisa mendapat anumerta atau tidak. Mas Iwan ini kan hilang saat berangkat kerja. Nanti kalau anumerta bisa muncul berarti ada sidang dari BKN," paparnya.  

Menurutnya, kepengurusan administrasi untuk kematian biasa hanya memakan waktu satu hingga dua bulan. Sedangkan, administrasi kematian ASN yang mendapatkan anumerta bisa mencapai satu tahun. 

"Kebijakan anumerta nilainya lebih tinggi. Termasuk kebijakan taspen juga lebih tinggi nilainya. Prinsipnaya, kami siap membantu beberapa hak dari Mas Iwan," katanya. (eyf)

Baca juga: Dishub Karanganyar Lakukan Pendataan Ojek dan Sopir Angkutan

Baca juga: Mengenal Ketua Bawaslu Batang, Mahbrur : Pengalaman Pemilu 2019 jadi Acuan Pemilu 2024 Bersih

Baca juga: WOW! 21.843 Pelanggar Lalu Lintas di Jepara Terjaring ETLE

Baca juga: Siap-siap Pemilu 2024, Bawaslu Kudus Pelototi ASN Agar Tetap Netral

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved