Pemilu 2024

Siap-siap Pemilu 2024, Bawaslu Kudus Pelototi ASN Agar Tetap Netral

Bawaslu Kabupaten Kudus soroti perihal pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024. Hal itu selain amanat yang tertuang dalam a

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: Catur waskito Edy
Rifqi Gozali
Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bawaslu Kabupaten Kudus soroti perihal pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024. Hal itu selain amanat yang tertuang dalam aturan, di Kudus pada Pilkada 2018 terdapat ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan, mengatakan, pada dasarnya ASN merupakan abdi negara yang tidak boleh memihak salah satu calon atau terlibat dalam partai politik. Jika memang ada temuan atau laporan perihal tidak netralnya ASN pihaknya akan menindaknya.

Kata Minan, tindakan yang pihaknya lakukan ketika ada dugaan ASN tidak netral yakni dengan melakukan kajian, jika memang terbukti maka pihaknya langsung melayangkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan ke pimpinannya yakni Sekda atau bupati. Tanpa harus melakukan klarifikasi kepada ASN yang berdangkutan.

"Ini sudah berjalan pada Pilkada serentak 2020 kemarin. Untuk pelanggaran pada prinsipnya diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 dan 8 Tahun 2018," kata Wahibul Minan di Kantor Bawaslu Kudus saat webinar netralitas ASN dan pencegahan politik uang, Selasa (20/9/2022).

Terkait netralitas ASN, kata Minan, pada Pilkada 2018 terdapat satu ASN yang harus dijatuhi sanksi penundaan kenaikan gaji dan pangkat selama satu tahun. ASN tersebut ikut serta mengantarkan salah satu pasangan calon saat pendaftaran.

"Kemudian pada Pemilu terakhir 2019 di Kudus keterlibatan ASN tidak ada, hanya ada satu kepala desa," tandas Minan.

Lebih lanjut Minan mengatakan, dalam rangkaian Pemilu 2024 ini pihaknya telah mendapat laporan jika terdapat dua ASN yang tercatat dalam sistem informasi partai politik (Sipol). Laporan itu datang dari ASN yang bersangkutan.

"Malah ASN itu sendiri yang melapor. Maka dari itu kami koordinasi dengan BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan) akhirnya setiap ASN disuruh mengecek sendiri di Sipol," katanya.

Dalam kesempatan itu Bupati Kudus HM Hartopo yang hadir membuka acara menuturkan, dalam praktiknya nanti Bawaslu dan BKPP bisa koordinasi perihal pengawasan terhadap ASN agar tetap netral. Baginya, sanksi siap menanti bagi ASN yang tidak netral.

"Nanti kita lihat aturannya, kalau bisa pecat ya pecat wae," kata Hartopo.

Hartopo tidak memungkiri, jika indikasi ketidaknetralan pada Pemilu atau Pilkada mendatang saat ini sudah terendus. Namun dia tidak ambil pusing.

"Indikator (ASN tidak netral) tetap ada, namanya manusia. Langkah bupati biasa saja tetap ke depan jalan," kata dia.(*)

Baca juga: Kelompok Tani Muda Kalimanah Wetan Manfaatkan Limbah Pertanian dan Limbah Ternak Jadi Pupuk Organik

Baca juga: PSCS Cilacap Tumbangkan Tuan Rumah Persikab Bandung 1-0 Dalam Laga Tandang Kedua

Baca juga: Harga Telur Ayam dan Cabai Rawit Merah di Pasar Kudus Masih Tinggi

Baca juga: Kelola Tugas Bahasa Inggris SMA melalui Tutor Sebaya

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved