Organda Kudus Ajukan 650 Sopir Angkot Dapat BLT

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar menjadi polemik bagi kalangan pelaku transportasi.

Di Kabupaten Kudus, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengajukan protes kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena para sopir angkutan kota dan angkutan desa tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM.

Ketua Organda Kudus, Mahmudun mengatakan, aksi tersebut dilakukan mengingat sopir angkutan umum dinilai sebagai pihak yang paling terdampak atas kebijakan kenaikan harga BBM.

Pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar 650 sopir angkutan umum yang terdata dalam Organda mendapatkan BLT.

Baca juga: Siapkan Rp 552 Juta, Pemkab Jepara Beri Subsidi Rp 50 Ribu Per Hari Bagi Sopir Angkot

"Saya harap, semua sopir angkutan kota dan desa diakomodir semua. Kemarin kami sudah mengikuti FGD bersama jajaran Forkopimda Kudus. Hasilnya, Ketua DPRD menyampaikan bahwa pelaku UMKM dan transportasi bakal diprioritaskan," terangnya, Kamis (22/9/2022).

Mahmudun menilai, BLT BBM sangat dinantikan para sopir angkutan umum untuk membantu biaya operasional sehari-hari.

Menurutnya, sebagian sopir angkutan umum sudah terdata sebagai penerima BLT. 

Saat ini, pihaknya terus berupaya agar semua sopir angkutan umum bisa mendapatkan BLT khusus transportasi, supaya beban pengeluaran mereka menjadi lebih ringan.

"Real tuntutan kami saat ini BLT. Kalau demo minta turunkan BBM, sepertinya sulit. Kita perjuangkan agar sopir angkutan umum mendapatkan hak yang sama dengan penerima BLT lainnya," terang dia. 

Baca juga: Bansos Pengendalian Inflasi Karanganyar Capai Rp 4 Miliar, Buat Sopir Angkot dan Tukang Ojek

Terkait tarif angkutan umum pasca kenaikan BBM, Mahmudun mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pihak-pihak terkait.

Dia tidak memungkiri bahwa ada sebagian sopir angkutan umum yang sudah menaikkan tarif, mengingat biaya operasional juga mengalami kenaikan.

"Kami masih diskusikan dengan pihak-pihak terkait soal tarif angkutan umum," ujarnya.

Bupati Kudus, Hartopo menerangkan, pengajuan BLT bagi sopir angkutan umum bakal dikaji terlebih dahulu.

Pihaknya sudah membentuk tim yang bertugas untuk mengkaji para penerima BLT, serta melakukan pengawasan dalam hal penyalurannya agar tepat sasaran.

"Sopir angkot baru dikaji, semacam verifikasi siapa yang nanti berhak mendapatkan. Kami menurunkan tim bagaimana kami memberikan bantuan agar tepat sasaran," tuturnya.