Berita Kudus

Pemkab Kudus Anggarkan Rp 4,3 Miliar untuk BLT BBM

Rencana Pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) sampai saat ini masih dalam kajian. Kajian yang d

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: m nur huda
Tribun Jateng/Rifqi Gozali
Penyaluran BLT BBM dari Kementerian Sosial di Aula Desa Pedawang, Kecamatam Bae 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Rencana Pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) sampai saat ini masih dalam kajian. Kajian yang dilakukan itu dinilai agar penyaluran tepat sasaran.

Bupati Kudus, HM Hartopo, mengatakan, penerima nantinya bisa berasal dari wraga yang tidak masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Yang terpenting, katanya, penerima adalah warga yang benar-benar membutuhkan.

"Untuk BLT BBM ini masuk DTKS boleh, yang kemarin sudah menerima ini menerima lagi boleh. Ini di luar DTKS boleh," kata Hartopo, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Ganjar Tegaskan, Memotong Bantuan BLT Kompensasi BBM, Pengkhianatan Negara

Pemerintah Kabupaten Kudus sendiri berencana mengucurkan BLT BBM senilai Rp 150 ribu selama tiga bulan. Artinya, masing-masing penerima bakal mendapat Rp 450 ribu. BLT tersebut, kata Hartopo, merupakan bagian dari upaya menekan inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Adapun penerima BLT diperkirakan sekitar 9.700 orang. Alokasi anggarannya mencapai Rp 4,365 miliar.

"Ini dari dana transfer umum sudah kami potongkan nilainya Rp 4 miliar lebih bermanfaat untuk berapa ribu orang untuk (BLT) tiga bulan," kata dia.

Hartopo mengatakan, sedianya pihaknya berencana agar bulan ini BLT BBM bisa dicairkan. Hanya saja sampai saat ini akhir September belum ada tanda-tanda pencairan.


"Saya tak komunikasi tim dulu. Targetnya bulan ini harus bisa (pencairan BLT), tapi ini sudah mau akhir bulan tapi kok belum ada tanda-tanda," katanya.


Pemanggilan tim guna percepatan pencairan BLT BBM kemungkinan akan dilakukan akhir pekan ini oleh Hartopo. Hal itu agar BLT BBM bisa segera dinikmati oleh warga.


"Nantinya kami juga melibatkan desa bahkan RT untuk mengetahui secara pasti apakah warga berhak menerima atau tidak," kata dia.(*)

 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved