Berita Nasional

Jokowi Minta Gubernur Papua Lukas Enembe Hormati KPK

Pernyataan Presiden tersebut terkait dengan penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi APBD Papua.

Editor: m nur huda
Kontributor Tribunnews.com/B Ambarita
Pernyataan Presiden tersebut terkait dengan penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi APBD Papua. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan Presiden tersebut terkait dengan penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi APBD Papua.

“Saya kira proses hukum di KPK semua harus hormati,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin(26/9/2022).

Baca juga: Lukas Enembe Pastikan Tak Hadiri Panggilan KPK Kedua Kali Hari Ini dengan Alasan Sakit

Baca juga: Inilah 3 Lokasi Judi Kasino Favorit Lukas Enembe yang Ada di 3 Negara

Menurut Presiden semua orang sama di mata hukum. Oleh karenanya siapapun yang berperkara harus menghormati panggilan KPK.

Untuk diketahui Lukas Enembe tidak menghadiri panggilan pertama KPK untuk diperiksa pada Senin lalu (12/9/2022).

KPK telah melayangkan surat panggilan kedua pada Lukas Enembe untuk diperiksa pada Senin 26 September 2022 kemarin.

“Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan agar semuanya menghormati panggilan KPK dan hormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya,” pungkas Jokowi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan upaya jemput paksa jika Gubernur Papua Lukas Enembe mangkir dari panggilan tim penyidik pada hari ini.

"ICW mendesak KPK agar segera memberikan pesan ultimatum terkait penjemputan paksa kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, jika hari ini ia tidak hadir memenuhi panggilan penyidik," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Diketahui KPK memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa kemarin. Lukas akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Rp 1 miliar.

Sebelumnya, Lukas Enembe sudah dipanggil untuk diperiksa di Mako Brimob Polda Papua pada 12 September 2022. Saat itu, Lukas dipanggil sebagai saksi. Lukas tidak hadir dengan alasan sakit.

Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Enembe agar kooperatif menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Roy mengatakan pihaknya menghormati pernyataan Presiden Jokowi dimaksud.

Hanya saja, Roy meminta pemakluman Jokowi karena Lukas Enembe masih sakit, sehingga belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved