Berita Jateng

Soal SMKN 1 Karangjambu, Ganjar Cerita Sampai Ada yang Mengancamnya: Saya Viralkan Lho Pak

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar kejadian di SMK Negeri 1 Karangjambu, Purbalingga tidak ditumpangi cerita lain

Penulis: hermawan Endra | Editor: muslimah
Istimewa SMK Negeri 1 Karangjambu, Purbalingga.
Suasana belajar mengajar siswa-siswi SMK Negeri 1 Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga di sebuah ruko milik desa, Senin (26/9/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar kejadian di SMK Negeri 1 Karangjambu, Purbalingga tidak ditumpangi cerita lain.

Masalah tersebut, kata Ganjar, sudah ditangani dan ditemukan duduk persoalannya.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri acara konferensi pers Tour De Borobudur XII di Lapangan Basket Jatidiri, Rabu (28/9).

Ganjar menegaskan, masalah SMKN 1 Karangjambu menjadi perhatian. Bahkan Ganjar menerima ancaman terkait persoalan itu.

Baca juga: Siswa SMK Negeri 1 Karangjambu Purbalingga Terlantar Tak Punya Gedung, Terpaksa Belajar di Ruko

Baca juga: Main Judi Dadu di Kebun Singkong, Sekelompok Pria di Pati Kalang Kabut Digerebek Polisi

“Kemarin ada yang pengin itu menjadi viral, ‘kalau nggak saya viralkan lho pak’, malah ada yang ancam saya gitu. Lho kamu viralkan aja, nggakpapa wong yang tanggungjawab saya kok.

Tapi kemudian kita cek teknisnya, sepertinya kepala sekolahnya kurang konsultasi dengan dinas,” ujar Ganjar.

Kurang konsultasi yang dimaksud Ganjar adalah kepala sekolah nekat menambah jumlah rombongan belajar atau kelas melebihi kapasitas yang tersedia.

“Setelah kita cek kemarin, kayaknya karena keinginan di publik itu banyak yang ingin sekolah ke sana (tapi) kapasitasnya kurang, ya kepala sekolahnya agak nekat sehingga menambah kapasitas. Kan nggak boleh,” tegasnya.

“Seharusnya dia menunggu sesuai dengan kapasitas yang ada, tapi kemarin kita coba selesaikan,” imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta persoalan ini tidak ditumpangi cerita lain.

Ganjar juga mengimbau para kepala sekolah tidak mengambil keputusan serupa tanpa berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.

“Ya yang penting jangan ada yang menumpangi dengan cerita yang lain. Kami perhatikan agar kemudian bisa selesai,” tegasnya.

Ganjar mengatakan kejadian seperti ini juga terjadi di daerah lain. Khususnya setelah penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.

Sejak saat itulah banyak ditemukan daerah tak memiliki sekolah negeri.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved