Berita Semarang

Buruh Demo di Gubernuran, Tuntut Kenaikan UMP dan UMK

Puluhan buruh yang tergabung dalam KSPI Jateng menggeruduk kantor Gubernur Jateng.

Penulis: hermawan Endra | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Hermawan Endra
Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (12/10/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (12/10). 

Dalam aksinya mereka membawa tiga tuntutan, salah satunya adalah kenaikan UMP Jawa Tengah sebesar 13 persen. 

Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah agar harga bahan bakar minyak (BBM) diturunkan dan  mencabut UU Cipta Kerja (Omnibus law). 

Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim mengatakan kenaikan upah sebesar 13 persen itu diperoleh dari prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mendatang. 

"Analisa kajian kami di KSPI inflasi tahun depan akan tembus 7 % . Kedua adalah pertumbuhan ekonomi, prediksi kami akan tembus 4,8 % . Artinya, kalau itu hanya pertumbuhan dan inflasi itu hanya 12,8 % , kami bulatkan menjadi 13 % ," kata Aulia.

Upah Minimum Provinsi (UMP) akan ditetapkan pada 20 November 2022 mendatang. Kemudian menyusul pengesahan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 30 November 2022. 

Mendekati tanggal penetapan UMP, pihaknya mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam penetapan upah tidak menggunakan produk  UU Cipta Kerja, khususnya PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. 

Melainkan tetap berpegang teguh untuk menolak penerapan UU Cipta Kerja di daerahnya. Pasalnya, Ganjar memiliki  otoritas di Jawa Tengah.

"Kami berharap Pak Ganjar harus punya keberanian dan harus kembali ke Tahun 2020, Tahun 2019, Pak Ganjar punya keberanian lepas dari aturan omnibus law begitu," ucapnya. 

Menurut Aulia, tuntutan yang dibawa oleh pihaknya itu dinilai tepat karena berkaca pada 2 provinsi lain, yaitu Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pasalnya,  dua provinsi tersebut tidak berpedoman pada UU Cipta Kerja dalam menentukan upah.

Bahkan hingga sekarang, kedua provinsi itu tidak menerima sanksi apapun. Sementara survei yang dilakukan KSPI, sebanyak 60 % buruh di Jateng saat ini memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hutang. Angka tersebut mengalami kenaikan lantaran pada tahun 2021 lalu, jumlahnya sebesar 40 % . 

"Teman-teman yang bekerja contoh di daerah Semarang, yang hutang masih 40 % . Sekarang yang berhutang itu itu hampir 60 % ," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved