Plasa Simpanglima Belum Maksimal Beri PAD Pemkot, DPRD Desak Optimalisasi Aset Pemkot

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – DPRD Kota Semarang menyebut tengah fokus mengawal optimalisasi aset daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wahyoe Winarto menyebutkan, hingga kini angka rincian terkait perubahan anggaran belum muncul, karena pembahasan komisi baru digelar pada pekan depan.

"Kalau angkanya, belum. Kami akan bahas di komisi dulu. Nanti ada kenaikan atau mungkin penambahan atau pengurangan di Komisi. Baru nanti dilanjutkan (rapat) paripurna,” ujar Liluk, sapaannya, Kamis (14/11/2025).

Ia menyebutkan, satu di antara perhatian utama Dewan saat ini adalah pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Semarang yang dinilai belum maksimal.

Liluk mencontohkan aset seperti bangunan Plasa Simpanglima yang menurutnya belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.

Oleh karena itu, DPRD meminta data lengkap mengenai aset-aset yang belum dimanfaatkan maupun yang pemanfaatannya belum maksimal.

“Kami ingin tahu persis mana aset yang belum dimanfaatkan dengan baik, mana yang sudah, dan seperti apa hasilnya. Data itu penting supaya kita bisa mengawasi dan mendorong optimalisasi,” tegasnya.

Ia lebih jauh memaparkan, dalam rapat sebelumnya, sejumlah anggota Dewan juga menyoroti keadilan dalam penetapan biaya sewa aset daerah.

Satu di antaranya, muncul dari pertanyaan terkait perbandingan sewa bangunan komersial, seperti Plasa Simpanglima dengan tanah bengkok yang umumnya disewa oleh petani.

Liluk menekankan pentingnya tidak membebani masyarakat kecil, terutama sektor pertanian.

"Kemarin ada pertanyaan dari Pak Ruki (Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, HM Rukiyanyo) terkait aset bahwa jangan dibeda, jangan sampai ada ketimpangan. Contoh nih aset Matahari (Plasa Simpanglima). Terus dengan aset tanah bengkok yang disewa pertanian. Hitungannya, jangan sampai memberatkan pertanian. Kan beda petani dengan mungkin yang asetnya di kota. Nah, minta supaya jangan sampai memberatkan biaya sewanya, terutama yang aset bengkok," terangnya.

Selain aset, Dewan juga menyoroti sektor lain yang berpotensi meningkatkan PAD seperti parkir dan reklame.

Liluk meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena hal itu dinilai dapat membebani masyarakat, terutama warga pinggiran kota.

"Jangan hanya menaikkan PBB, sementara sektor lain tidak (maksimal). Banyak warga pinggiran itu hidupnya petani, hanya dapat warisan tanah, tapi PBB-nya naik. Mereka jadi kasihan," ujarnya.

Liluk di sisi itu mengungkapkan, DPRD berharap pemerintah kota segera mempercepat langkah untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor yang belum optimal, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2025 ini. (Idayatul Rohmah)