Berita Kudus
DPRD Kudus: Tahun Depan Meterisasi LPJU Harus Dilaksanakan
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kudus, Rochim Sutopo mendesak Pemkab Kudus agar program meterisasi LPJU bisa dijalankan tahun depan.
Penulis: Saiful Ma sum | Editor: deni setiawan
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Meterisasi lampu penerangan jalan umum (LPJU) masih menjadi perhatian Komisi C DPRD Kabupaten Kudus.
Pasalnya, program tersebut dinilai efektif dalam rangka menyehatkan APBD, dibandingkan menggunakan sistem taksasi.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kudus, Rochim Sutopo mendesak Pemkab Kudus agar program meterisasi LPJU ini bisa dijalankan tahun depan.
Baca juga: Kenalkan Produk UMKM dan Tekan Inflasi, di Kudus Akan Digelar Pasar Rakyat di Setiap Kecamatan
Baca juga: Ini Sebab Vaksinasi Meningitis Kosong di Kudus, Calon Jamaah Umroh Bisa Cari di Sini
Katanya, Komisi C DPRD Kabupaten Kudus sudah melakukan studi banding di beberapa kabupaten-kota.
Seperti ke Kabupaten Bantul dan Kota Surakarta terkait efektivitas program meterisasi LPJU.
Mengingat penerangan jalan merupakan komponen penting untuk menciptakan keamanan dalam berkendara, sementara penghematan APBD tetap harus diupayakan.
"Tagihan listrik LPJU dapat ditekan sesuai pemakaian."
"Meterisasi LPJU untuk mengurangi beban APBD pemerintah daerah."
"Anggaran yang berhasil ditekan dapat dialokasikan untuk program lain, seperti pembangunan infrastruktur jalan atau saluran irigasi," terangnya melalui Tribunjateng.com, Kamis (13/10/2022).
Baca juga: Angkut Rokok Ilegal, Sebuah Mobil Pick Up Diamankan Bea Cukai Kudus
Baca juga: Dinas PMD Kudus Terima Kasih Pada GP Ansor Masalah Legalisir Ijazah Seleksi Perangkat Desa
Dalam waktu dekat, usulan program ini akan dibahas dalam Rapat Banggar DPRD Kabupaten Kudus bersama pihak terkait.
Tujuannya agar meterisasi LPJU dipastikan berjalan dalam program pembangunan pada 2023.
Kepala Dishub Kabupaten Kudus, Catur Sulistiyanto menyampaikan, program berkaitan dengan LPJU pada 2022 ini masih menjadi wewenang DPKPLH Kabupaten Kudus.
Pada 2023, LPJU akan jadi wewenang Dishub Kabupaten Kudus.
Dia berharap, ada pembahasan terkait program meterisasi LPJU dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
Sehingga bisa ditindaklanjuti pada program pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun depan.
![[FULL] Ironi Tunjangan Fantastis DPR RI, Pakar: Anggota Dewan Kita Ini Nggak Miskin, Kaya Semua](https://img.youtube.com/vi/bbnwBY3H3qw/mqdefault.jpg)
