Berita Banyumas

Perhutani Banyumas Timur Kecolongan, Proyek Saluran Air Bersih Gunung Slamet Tak Sesuai Kesepakatan

Proyek saluran air bersih di kaki Gunung Slamet tidak sesuai kesepakatan awal.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: sujarwo
Dok. Kades Kalisalak
Kondisi longsoran yang diduga akibat proyek pembangunan saluran air bersih di kawasan hutan Gunung Slamet, Desa Kalisalak, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Selasa (12/10/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Proyek saluran air bersih di kawasan hutan lindung di kaki Gunung Slamet Desa Kalisalak, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas ternyata tidak sesuai kesepakatan awal.

Wakil Administratur atau Kepala Sub Kesatuan Pemangku Hutan Banyumas Timur, Hari Dwi Hutanto, mengakui proyek saluran air bersih itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Pihaknya memang membenarkan ada perjanjian kesepakatan kerjasama dalam pengelolaan air dengan pemohon yaitu dari Perumda Tirta Mulya, Pemalang.

Namun kesepakatan titik sumber air yang akan dimanfaatkan mulanya adalah di wilayah Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden.

"Awalnya di Ketenger, adapun koordinat mata air di Kalipagu. Akan tetapi yang kami sesali dari pihak pemohon tidak ada komunikasi terkait perpindahan titik itu," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (13/10/2022).

Sehingga titiknya pun bergeser dari kesepakatan pertama yaitu berjarak 
15,8 km di Ketenger dan menjadi bergeser ke Kalisalak, Kedungbanteng menjadi 22 km.

Kondisi longsoran yang diduga akibat proyek pembangunan saluran air bersih di kawasan hutan Gunung Slamet, Desa Kalisalak, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Selasa (12/10/2022).
Kondisi longsoran yang diduga akibat proyek pembangunan saluran air bersih di kawasan hutan Gunung Slamet, Desa Kalisalak, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Selasa (12/10/2022). (Dok. Kades Kalisalak)

Perhutani KPH Banyumas Timur melaksanakan perjanjian tersebut mengaku sudah sesuai dengan aturan keputusan direksi Perum Perhutani No 760/KPTS/DIR/2018 tentang pedoman kerjasama pemanfaatan hutan.

Dengan kata lain pihak Perhutani KPH Banyumas Timur juga tidak menyangka titik tersebut bergeser tanpa ada komunikasi apapun dengan pemohon.

Komunikasi terakhir Perhutani dengan pemohon adalah saat tanda tangan MoU kedua pada 22 Januari 2022

MoU berupa kesepakatan melegalkan untuk survey, ijin lewat material sekaligus melakukan analisis dampak lingkungan.

"Izinnya ada, tapi lokasinya tiba-tiba bergeser ke Kalisalak, Kedungbanteng. Padahal yang mestinya dikerjakan di Ketenger dan memang amdalnya tidak mencantumkan di Kedungbanteng," ungkapnya.

Pihaknya mengakui Amdal sendiri masih abu-abu dan belum tau gambaran aslinya.

Menanggapi gejolak yang terjadi di Desa Kalisalak, Hari Dwi Hutanto mengaku semestinya proyek dihentikan sementara karena jauh dari komitmen awal.

Soal pengawasan saat menggarap proyek, LMDH sebenarnya sudah diikutkan, akan tetapi hanya sampai titik kesepakatan awal yaitu di Ketenger.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved