Plot Twist Ternyata Pemdes Sudah Tau Kondisi 2 Lansia Banyumas Hidup di Gubuk Reot, Dalih Regulasi

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Setelah kisah pilu dua lansia kakak beradik, Tukimin dan Ngadiyem, warga Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, viral di media sosial, berbagai pihak kini mulai menunjukkan kepedulian.

Tak hanya masyarakat umum dan komunitas sosial, Pemerintah Desa (Pemdes) Bangsa juga turun tangan memberikan perhatian.

Sejumlah warga bersama kelompok masyarakat secara sukarela mulai menghimpun bantuan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal keduanya.

Baca juga: Daftar Barang Mewah yang Dibeli Morin Staf Bank BUMN Tilap Rp24,6 M, Ada yang Disimpan di Purwokerto

• Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung, Sempat Masuk Kamar, Evakuasi Dramatis

• Cinta Terlarang Ibu Bhayangkari: Kabur Lewat Belakang Rumah Brigadir N di Kendal saat Dicari Aipda I

Langkah itu dilakukan agar Tukimin dan Ngadiyem, yang selama bertahun-tahun hidup di gubuk reyot tak layak huni, dapat memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan layak meski sederhana.

Sudah ada beberapa warga dan dermawan yang tergerak hatinya untuk membantu pembangunan rumah mereka.

Kuat mengaku pihaknya sempat terkejut ketika kondisi dua lansia tersebut ramai diberitakan.

Namun, ia menegaskan bahwa permasalahan itu sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah desa sebelum viral di media.

"Bahkan soal tempat tinggal sudah pernah kita bicarakan dalam forum desa. 

Hanya saja keburu viral duluan, saya sendiri kaget," kata Kuat saat koordinasi secara daring bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyumas.

Ia menegaskan Pemdes sebenarnya sudah mengetahui kondisi Tukimin dan Ngadiyem sejak lama. 

Bahkan, keduanya terdaftar sebagai penerima berbagai program bantuan pemerintah.

"Sejak lama, keluarga ini sudah menjadi penerima berbagai program bantuan, mulai dari BLT, BPNT, hingga PKH dan juga KIS," imbuhnya. 

Namun demikian, upaya memperbaiki tempat tinggal keduanya terganjal regulasi. 

Sebab, tanah yang mereka tempati bukan milik pribadi, melainkan milik orang lain.

"Itu yang membuat kami harus berkoordinasi lebih dulu dengan berbagai pihak agar penanganan masalahnya tidak melanggar aturan," tambah Kuat kepada Tribunbanyumas.com, Senin (6/10/2025).