Wawancara Khusus

Kepala BPS Jateng: Sebanyak 62 Ribu Dikerahkan untuk Regsosek

Regsosek melibatkan 450 ribu orang direkrut se Indonesia. Sedangkan Jateng merekrut 62 ribu petugas dari masyarakat.

Penulis: hermawan Endra | Editor: rustam aji
TRIBUN JATENG/IDAYATUL ROHMAH
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Adhi Wiriana 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - BPS melakukan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 selama sebulan, mulai Sabtu (15/10) hingga Senin (14/11/2022).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Adhi Wiriana menerangkan, Regsosek merupakan kegiatan baru. Video

Pak, apa itu Regsosek?

Baik terima kasih. Regsosek merupakan kegiatan baru yang dilakukan BPS. Menjawab pertanyaan dari Presiden bahwa kelihatannya ada masalah di level bawah.

Ketika BBM dinaikkan, bansos digulirkan tetapi masih ada masyarakat yang ternyata mampu tapi masih mendapat bantuan.

Sebaliknya, ada masyarakat miskin layak dibantu tapi malah belum mendapat bantuan.

Regsosek ditujukan untuk mengamanatkan bagaimana seluruh masyarakat, baik yang miskin maupun kaya seluruh keluarga akan didata dan diperoleh gambaran untuk ke depan pemerintah melakukan program perlindungan sosial, dan juga pemberdayaan masyarakat.

Apa saja persiapan petugas?

BPS berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga. Ada Bappenas, Menko PMK, termasuk Kementerian Desa, disamping dengan UMKM, Kemendagri dan juga berkolaborasi dengan Gubernur, Kapolda, Pangdam supaya nanti dilakukan pendataan dil apangan jadi aman dan lancar.

Sebenarnya apa saja tujuannya Pak?

Tujuan Regsosek ada empat, pertama untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Regsosek melakukan pendekatan kepada masyarakat lebih mudah memperoleh KTP.

Kedua, ketepatan bantuan sosial. Tidak hanya masyarakat miskin BLT. Tapi juga program pemerintah terkait pendidikan ada KIP, Kementerian Kesehatan ada Kartu Indonesia Sehat, termasuk vaksin.

Itu juga termasuk bantuan yang diberikan pemerintah. Termasuk APBD serta kemarin ada bantuan UMKM, bantuan bagi buruh.

Ketiga, terkait perencanaan inklusif. Bagaimana supaya pemerintah dan level atas sampai bawah mempunyai basis data yang sama untuk melakukan perencanaan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved