PDIP Beri Sanksi Ganjar Pranowo Karena Pernyataan Siap Jadi Capres, Gubernur Jateng Beri Tanggapan

TRIBUJATENG.COM, SEMARANG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memberikan sanksi kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Sanksi yang diberikan berupa teguran teguran lisan oleh Bidang Kehormatan DPP PDI-P pada Senin (24/10/2022) sore.

Teguran itu adalah buntut dari pernyataannya soal siap menjadi calon presiden (capres).

Baca juga: Erick Thohir Dinilai Cawapres Paling Tepat untuk Ganjar di Pilpres 2024

Baca juga: Soal Pemanggilan Oleh DPP PDIP Soal Kesiapan Jadi Capres Sore Ini, Ini Respon Ganjar

Baca juga: Kata Ganjar Soal Ia Dipanggil DPP PDI-P Usai Nyatakan Siap Maju Capres

Atas sanksi tersebut, Ganjar menerimanya sebagai bentuk disiplin kader.

"Kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima."

"Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto)," kata Ganjar, Senin.

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum," sembari menunjuk baju seragam merahnya di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin.

Ganjar memahami sanksi itu diberikan karena pernyatannya menimbulkan diskursus publik.

Ia lantas menyatakan, dirinya akan tetap mengikuti aturan ataupun semua keputusan partai, termasuk soal pencapresan yang sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Kendati demikian, Ganjar tidak menarik pernyataannya soal siap maju capres.

Ia kembali menuturkan bahwa semua kader harus siap apabila mendapatkan tugas dari partai, baik eksekutif maupun legislatif.

"Saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut," pungkas kader PDI-P itu.

Ganjar menambahkan, bakal mengikuti instruksi partai untuk fokus mengurus daerah yang dipegangnya saat ini, yaitu Jawa Tengah.

Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya siap membantu pemerintah nasional dalam mengendalikan inflasi.

"Apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk bersama-sama membereskan itu," ucap Ganjar.