Nasdem Ajak Deklarasi, PKS dan Demokrat Minta Cawapres Ditentukan Dulu
baik PKS maupun Demokrat memandang masih banyak hal yang harus diselesaikan dan disepakati bersama lebih dulu
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Partai NasDem menawarkan koalisi bersama PKS dan Demokrat dideklarasikan pada 10 November 2022.
Meski demikian, baik PKS maupun Demokrat memandang masih banyak hal yang harus diselesaikan dan disepakati bersama lebih dulu, terutama mengenai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.
Juru bicara PKS, Muhammad Kholid mengatakan, pihaknya menghormati usulan Partai Nasdem terkait dengan deklarasi koalisi pada 10 November.
"Namun kami berpandangan bahwa pekerjaan rumah di tim kecil PKS, Nasdem, dan Demokrat harus dituntaskan lebih dahulu," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (1/11).
Ia pun membeberkan beberapa hal yang harus dituntaskan oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat.
"Ada beberapa hal yang harus dituntaskan. Pertama terkait platform perjuangan, kedua terkait desain pemerintahan ke depan, dan ketiga bagaimana strategi paling baik dalam pemenangan," katanya.
Kemudian yang keempat, Kholid menuturkan, yakni siapa pasangan capres dan cawapres yang akan diusung bersama.
"Tentu inilah yang harus kami tuntaskan terlebih dahulu sebelum bicara timing atau waktu deklarasi," jelasnya.
Kholid berpandangan, saat ini PKS tengah memperjuangkan agar kader terbaiknya, Ahmad Heryawan, bisa maju mendampingi Anies Baswedan.
Meski begitu, pihaknya menghormati Partai Demokrat yang juga berusaha mengusung ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga NasDem yang mungkin punya preferensi lain.
"Kami akan membahasnya secara terbuka, rasional, dan objektif dengan mengedepankan rasa kebersamaan, mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan parpol," ucapnya.
Sementara, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan, masih banyak yang perlu dibicarakan dan dimatangkan sebelum mendeklarasikan koalisi bersama Nasdem dan PKS.
“Memang Nasdem menawarkan deklarasi tanggal 10 November, tentu kami respons dengan positif, karena permintaan ini didasarkan pada satu dan arah yang semakin sama, spektrumnya sudah mulai sejajar, frekuensi sudah sama,” tuturnya.
“Namun, masih banyak yang harus dibicarakan, sehingga ketika mendeklarasikan bisa menjawab persoalan yang jadi pertanyaan situasi masyarakat hari ini,” sambungnya.
Menurutnya, satu yang perlu dimatangkan sebelum koalisi dideklarasikan adalah bagaimana kemampuan koalisi bersama PKS dan Nasdem menawarkan pembeda dari koalisi partai politik lain yang sebelumnya sudah terbentuk.
“Kami harus mampu untuk bisa apa sebetulnya koalisi ini terbentuk berbeda dengan yang lainnya,” ujarnya.
Adapun selain pembeda tersebut, sosok cawapres pendamping Anies Baswedan juga perlu disepakati sebelum koalisi dideklarasikan.
Tujuannya agar publik dapat melihat sedari dini dan mendalami bagaimana kemampuan capres dan cawapres dalam memimpin bangsa ke depan. (Tribunnews/Reza Deni/Danang Triatmojo)