Berita Nasional

Menaker Umumkan Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen, Buruh Minta Naik 13 Persen

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk berlaku Januari 2023.

Editor: m nur huda
Humas Kemnaker
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk berlaku Januari 2023. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk berlaku Januari 2023.

UMP naik maksimal 10 persen, berlaku di semua provinsi, sebagaimana pemberlakuan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi 2023.

Penetapan batas atas kenaikan UMP ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu langsung ditetapkan berapa persen kenaikan.

Sedangkan tahun ini UMP naik signifikan sebagaimana harapan buruh, namun kenaikan tidak boleh melebihi 10 persen dibanding UMP tahun 2022.

Menaker Ida Fauziyah menegaskan hal tersebut, Sabtu 19 November 2022.

Dikatakannya, kenaikan UMP 2023 tak boleh melampaui 10 persen itu memperhatikan pertimbangan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah. Selain itu, ada formulasi penghitungan berdasarkan pertimbangan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

UMP yang berlaku per 1 Januari 2023 akan ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 28 November 2022 oleh Gubernur masing-masing. Tahun-tahun sebelumnya, penetapan UMP dilaksanakan oleh Gubernur, 40 hari sebelum tahun baru, atau paling lambat 21 November.

Namun karena ada beberapa perubahan variabel, pemerintah memberi ruang penetapan hingga 28 November 2022.

Kenaikan upah pada tahun 2023 dilatarbelakangi oleh pertimbangan upah minimum tahun 2022 tidak lagi dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

Ida berharap, adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan buka lapangan kerja.

Minta Naik 13 Persen

Ketua DPD FSP KEP-KSPI Jawa Tengah, Ahmad Zainudin, mengatakan hingga saat ini para serikat buruh bersikukuh meminta pemerintah untuk menaikkan upah sebesar 13 persen. Namun jika tetap menggunakan aturan PP 36, maka harapan tersebut hanya akan jadi isapan jempol.

"Tuntutan 13 persen dari kami itu sudah sangat relevan dari kenaikan BBM. Kalau sekarang pemerintah dan pengusaha mau pakai PP 36, itu sangat menjerumuskan kami. Kenaikan gaji dari awal tahun hingga saat ini pun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh," kata Ahmad Zainudin.

Menurutnya, sudah banyak para buruh yang terpaksa berhutang kepada bank maupun perorangan, hanya untuk mencukupi kebutuhan tiap bulan. Kalaupun harus mencari pekerjaan sampingan, waktu yang dimiliki buruh dalam sehari sudah tidak ada.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved