Berita Nasional

Pemerintah Resmi Ajukan Yudho Margono Gantikan Jenderal Andika Perkasa

Pemerintah resmi mengajukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perka

Editor: m nur huda
Dispenal
Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa bersama istri, Diah Erwiany dan KSAL Laksamana Yudo Margono bersama istri, Veronica Yulis di atas KRI Bima Suci, di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/12/2021) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi mengajukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Surat berisi nama Yudho Margono diserahkan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno kepada pimpinan DPR, Senin ini.

Setelah surat diterima, DPR akan menindak lanjutinya dengan menyiapkan mekanisme pergantian atau pengangkatan Panglima TNI yang baru. Adapun komisi yang ditunjuk dalam hal ini adalah Komisi I DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyebut, bahwa KSAL Laksamana Yudho Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasanuddin pun menyatakan kesiapan Komisi I DPR untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tests) terhadap calon Panglima TNI, Laksamana TNI Yudho Margono.

"Presiden milih AL. Buat kami selesai, mari kita bawa ke fit and proper test," kata TB Hasanuddin, Senin (28/11).

Sementara, Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut, menilai sudah saatnya Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa berasal dari matra Angkatan Laut (AL).

Meski tidak menyebutkan secara spesifik nama KASAL Laksamana Yudho Margono, Hillary mengatakan sudah saatnya Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan kepada matra AL untuk memimpin.

"Kami dari fraksi NasDem khususnya mengingatkan dan memberikan masukan kepada Presiden sudah saatnya tentunya Panglima TNI itu sesuai dengan alur dan jalurnya dan jadwalnya dan sudah skip beberapa kali, sudah saatnya ini dari Matra AL," kata Hillary, Senin.

Hillary yang merupakan legislator termuda di Senayan itu menambahkan bahwa menjadi pertanyaan jika matra AL kembali dilewati hanya untuk mengamankan Pemilu.

"Kalau Panglima TNI pertimbangannya adalah mendekati Pemilu itu kan tanda tanya besar. Indonesia juga negara maritim kan, masa demi Pemilu, kita melewatkan aturan-aturan dan bermacam tradisi yang sudah lewat," kata dia.

Terlebih, menurutnya, tugas dari Panglima TNI bukan untuk mengamankan Pemilu.

"Malah sebenarnya Panglima TNI itu tugasnya untuk menjalankan tupoksinya. Kalau boleh agak sedikit menjauhlah dari dunia politik, tidak boleh berpolitik malah," ucap Hillary.

Dia menilai Matra AL kini sudah benar-benar siap melaksanakan itu semua.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved