UMK 2023 Jepara, Tuntut Kenaikan Upah 10 Persen, Buruh Demo di Depan Kantor Bupati 

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) menggelar demo di depan Kantor Bupati Jepara, Jumat (2/12/2022).

Dalam orasinya Koordinator KASBI Jepara Raya, Agus Priyanto meminta Pemerintah Kabupaten Jepara menaikkan UMK 2023 sesuai dengab Permenaker Nomo 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023.

Dalam aturan tersebut diatur kenaikan UMK tidak boleh melebihi 10 persen.

Agus meminta Pemkab Jepara mengusulkan kenaikan UMK 2023 tidak boleh di bawah 10 persen.

Baca juga: Cerita Bharada E Tentang Susi yang Membuat Peserta Sidang Tertawa, Apa Maksud Status Cukup Tau Aja?

Baca juga: Sempat Ragu, Ini Alasan Rizieq Shihab Putuskan Hadir di Reuni 212, Datang Dini Hari ke Masjid At-Tin

"Apabila tidak dipenuhi kami akan bertahan di sini," kata Agus Priyanti di depan masa aksi.

Demontrasi ini merespons hasil rapat Dewan  pleno Pengupahan Kabupaten Jepara yang merekomendasikan kenaikan UMK 2023 sebesar 7,8 persen.

Rapat itu dilaksanakan pada Kamis (1/12/2022) kemarin.

Tidak puas dengan hasil itu, buruh menggelar aksi agar tuntutannya dipenuhi. 

Agus meminta Pemkab Jepara berpihak kepada para buruh. Pasalnya, tanpa kenaikan upah, buruh sulit memenuhi kebutuhannya.  

Sebelumnya, menjelang rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, FSPMI dan KASBI juga menggelar aksi di depan Kantor Bupati.

Dalam aksi itu, buruh meminta kenaikan UMK 2023 sebesar 12 persen.

Namun setelah Dewan Pengupahan merekomendasikan kenaikan UMK 2023 sebesar 7,8 persen.

Buruh kembali menggelar aksi dan meminta rekomendasi usulan kenaikan UMK sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, yakni tidak boleh di bawah 10 persen. (*)