Beredar Kabar Ada Potongan Bansos di Tawangrejo Blora, Begini Faktanya

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Tawangrejo, kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora menjadi ramai lantaran dianggap ada pemotongan usai pencairan.

Pencairan bantuan sosial dari mulai PKH, BPNT, BLT BBM tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Desa Tawangrejo pada Kamis (25/11/2022). 

Hal tersebut dihadiri oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kepala Desa (Kades) Tawangrejo, Perangkat Desa, PT Pos (Penyalur) serta Pendamping PKH dari Kecamatan Tunjungan.

Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tunjungan, Nur Laili Hikmawati menegaskan bahwa tidak ada pemotongan dalam bansos tersebut terutama bantuan sembako.

Baca juga: Detik-detik Pemancing di Jambi Diterkam Buaya dan Diseret Masuk ke Sungai, Hingga Kini Belum Ketemu

Baca juga: Ditemukan Mayat Tersangkut Saluran Irigasi Samping Lapas Kelas IIA Sragen

Baca juga: Upah Minimum 2023 Ditetapkan, Ini Daftar UMP di Seluruh Indonesia, Jambi Naik 9,04 Persen

"Terkait pemotongan senilai Rp 300 ribu itu tidak benar, kemarin saya hanya mengimbau untuk KPM bisa membelanjakan sembako uang bantuan tersebut, khawatirnya tidak digunakan sebagai mana mestinya," ucap Nur Laili Hikmawati kepada tribunmuria.com, Jumat (2/12/2022). 

Imei sapaan akrabnya menerangkan, ketiga bansos tersebut disalurkan secara utuh disaksikan stakholder dan seluruh KPM yang ada di balai desa Tawangrejo. 

"Semua KPM mendapatkan utuh besaran uang tunainya, kecuali PKH itu nominal sesuai komponennya," terang Imei. 

KPM Dukuh Pohgesik, Suwarni, menceritakan kronologi kejadian tersebut. Sebelumnya, dirinya bersama KPM lain menyiapkan persyaratan untuk bisa mengambil bantuan tersebut. 

"Ini uang yang dipakai beli sembako, ini gimana baiknya?," ucap Suwarni. 

Lanjutnya, untuk yang lansia, dulu bisa pakai surat kuasa, namun sekarang harus yang satu KK. Jadi sekarang pihak pos didampingi pihak desa yang terjun ke rumah-rumah. 

"Nah saat hari kamis (25/11) pencairan itu, saya pikir mbak mei (pendamping PKH) tidak mengatakan itu pemotongan, justru malah menjelaskan rinci bantuan yang tengah disalurkan," jelas Suwarni. 

"Mbak mei mengimbau untuk menyisihkan uang BPNT itu untuk sembako, jangan dibuat uang lain, karena itu bantuan untuk sembako," tambah Suwarni. 

Biasanya, lanjut Suwarni mengatakan yang BPNT mendapatkan Rp 200 ribu untuk dibelikan sembako di e warung. 

"Terus, bagaimana baiknya, karena harus diwujudkan sembako, kemudian harus setor struk belanja sesuai yang dibelanjakan. Dulu pernah, dapet uang terus belanja marik-marik (kesana kemari, red) kemudian kwitansi stempel difoto terus dikumpulkan di ketua KPM (mbak An)," papar Suwarni. 

Karena imbauan tersebutlah, Suwarni dan teman KPM lainnya menitipkan uang Rp 300 ribu ke ketua kelompok KPM (Mbak An). 

"Jadi sudah dibelanjakan sama mbak An, senin mau dibagi e ndelalah, ada panggilan di balai desa. Lantaran ada warga yang lapor ke dinsos, bersama ketua KPM dukuh lain disuruh mengembalikan uang yang dititipkan kepadanya," jelas Suwarni. 

"Mungkin ini yang tua-tua. Kalau saya sih masih bisa membedakan amana potongan mana setor titip itu gimana, kalau yang tua mungkin nyebutnya potongan, wong yang lapor siapa itu juga gak tahu. Mbak An itu juga nggak narik, jadi anggota KPM itu yang nitip ke mbak An," tandas Suwarni. 

Suwarni heran sebab terkadang yang dibelikan tidak untuk sembako tidak apa-apa, sedangkan dibelikan sembako malah ramai. 

"Nggak habis pikir, malah viral. Mbak An itu sampai nangis, saat mengembalikan uang yang dititipkan pada dia bersama perangkat dan pendamping waktu itu," keluh Suwarni. 

Menurutnya, jika itu potongan pasti sudah dipotong di balai desa. 

"Emang bantuan kalau tunai itu eman dipakai belanja lainnya. Kasian sama ketua kelompok, pendamping. Saya pengennya dihadirkan semua, agar masalah seperti ini tahu titik temunya," harap Suwarni. 

Kepala Desa Tawangrejo, Parjana mengatakan, ceritanya dari semua bantuan itu disalurkan secara tunai. 

"Sebenernya itu imbauan, disisihkan nggih. Saya tahu minggu malam (27/11) terus tak tanggapi senin (28/11)
Kemudian, Dinsos, Koordinator PKH sama Pak Sekcam dan ada panggilan, dan ternyata sudah ada laporan," ungkap Parjana. 

"Saya dan Perangkat Desa lainnya malah baru tau setelah hal tersebut ramai. Untuk uang sudah dikembalikan akhirnya," ujar Parjana. 

Sementara itu, Wakil Ketua BPD Tawangrejo, Suparti mengatakan kalau hal tersebut bukan disunat. 

Dia mengaku total KPM yang melapor dirinya ada 6 orang yang enggan disebutkan namanya. 

"Saya dari tetangga, bu saya diuruh bayar sekian, saya dapat informasi itu juga dari group PKH yang senin itu dibubarkan. Saya ada bukti wa juga ada," ucap Suparti. 

Dikatakannya, pada hari jumat (26/11) dirinya berkoordinasi dengan dinas sosial. 

"Dari dinas bilang itu miss komunikasi bu, cuma nanti belanjanya di e warung senilai Rp 300 ribu kemudian nota diserahkan ke ketua kelompok," ungkap Suparti. 

Dia mengaku tak mengetahui bantuan apa saja yang telah disalurkan, sebab dirinya tak berada di Balai desa saat penyaluran. 

"Kalau istilah di WA group itu ada pemotongan. Kemudian setelah saya konfirmasi dinsos, saya share ke teman BPD dan situasinya sama gitu katanya. Informasi yang diterima teman BPD pada waktu itu sama," terang Suparti. 

"Akhirnya hari senin, saya acara keluarga, pulang ada informasi uang dikembalikan," imbuh Suparti. 

Suparti berharap dengan hal ini, dari pendamping PKH dan Koordinator KPM biar lah KPM untuk belanja sendiri. 

"Karena kaitannya setor nota, mereka kebutuhannya berbeda, masak yang punya beras, beli beras lagi. Mending dibelikan bawang, gula, minyak," pungkas Suparti. (kim)