Latihan Soal SKD CPNS 2023 TWK Pilar Negara Lengkap dengan Kunci Jawaban

A. Keseluruhan hukum
B. UUD 1945
C. Peraturan Perundang-undangan
D. Lembaga MPR
E. Pancasila

Jawaban: B

13. Pemberhentian sebuah perkara yang terbukti melanggar aturan hukum dan sudah diproses peradilan dinamakan

A. Amnesti
B. Rehabilitasi
C. Abolisi
D. Grasi
E. Remisi

Jawaban: A

14. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami kebragaman sesuai amanat UUD 1945 pasal 18B ayat 2 adalah

A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan
B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
C. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan
D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rayat Indonesia
E. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara

Jawaban: B

15. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukkan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya merupakan esensi nilai Pancasila

A. Religius
B. Humanitas
C. Sosialitas
D. Nasionalitas
E. Sovereinitas

Jawaban: B

16. Pelestarian budaya yang dilakukan oleh generasi muda adalah cara terbaik dalam menjaga eksistensi pilar kebangsaan. Pendekatan ini dikenal sebagai

A. Pendekatan kultural
B. Pendekatan edukasi
C. Pendekatan personal
D. Pendekatan struktural
E. Pendekatan hukum

Jawaban: A

17. Faktor lain sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Berikut ini cerminan dari pendekatan edukatif adalah

A. Memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitas
B. Mewajibkan dalam kegiatan sekolah untuk ikut dalam kesenian
C. Patuh terhadap hukum dan tata peraturan
D. Menonton pertujukkan wayang kulit
E. Membuat keputusan bersama dalam sebuah musyawarah anggota OSIS

Jawaban: A

18. Tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan bullying bisa dilakukan dimana saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Penyebab utama kasus cyber bullying pada era milennial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh

A. Kurangnya kesadaran terhadap hukum
B. Lemahnya pendidikan dasar
C. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah
D. Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik
E. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila

Jawaban: E

19. Pencetusan ide dan implementasi terhadap konsel 4 pilar kebangsaan diprakarsai oleh

A. Megawati Soekarno Putri
B. BJ. Habibie
C. Taufik Kiemas
D. Amien Rais
E. Samuel Simanjuntak

Jawaban: C

20. Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan

A. Indonesia adil dan makmur
B. Semangat nasionalisme secara universal
C. Nilai-nilai dasar negara
D. Perwujudan persatuan dan kesatuan
E. Sistem pemerintahan yang stabil

Jawaban: C

21.Keberadaan sistem pemerintahan parlementer pernah diberlakukan di Indonesia. Namun, keberlangsungan sistem tersebut memiliki kelemahan utama, yaitu

A. Inkonsistensi parlemen dalam menjalankan pemerintahan
B. Hasil parlemen tidak prorakyat
C. Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan
D. Penjaminan HAM terbengkalai
E. Kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat

Jawaban: E

22. Penetapan naskah UUD 1945 dilakukan oleh PPKI yang dilaksanakan pada

A. Tanggal 17 Agustus 1945
B. Tanggal 18 Agustus 1945
C. Tanggal 16 Agustus 1945
D. Tanggal 30 Mei 1945
E. Tanggal 29 Mei 1945

Jawaban: B

23. Negara Indonesia menganut sistem hukum yang dijunjung tinggi sebagai aturan dan penjaminan tinggi sebagai aturan dan penjaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maksud dari rule of law adalah

A. Tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik
B. Ketaatan hukum diatur dalam UU
C. Sistem hukum Indonesia memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan
D. Setiap warga negara memiliki kecakapan hukum
E. Negara tidak mengenal pengkhusussan peradilan terhadap sebagian warga negara

Jawaban: E

24. Representation by election terlihat dalam tata pengelolaan lembaga negara dalam

A. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan
B. Anggoa DPR berasal dari kader parpol koalisi
C. Susunan kabinet terdiri ata menteri dalam koalisi
D. Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD
E. Jabatan struktural Komisi Yudisial diisi oleh anggota DPR dan DPRD

Jawaban: D

25. Makna alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah

A. Cita-cita negara
B. Semangat kemerdekaan kolektif
C. Memotivasi kemerdekaan
D. Bentuk dan susunan negara
E. Semangat religius kebangsaan

Jawaban: D

26. Pengaturan dan penjaminan terhadap HAM di Indonesia sejatinya sudah diatur sejak

A, menjadi anggota PBB
B. Pengukuhan sumber hukum
C. Perancangan UUD 1945
D. Rancangan UU HAM
E. Ratifikasi konvensi HAM

Jawaban: C

27. Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah

A. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan
B. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
C. Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR
D. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
E. Pembuatan kebijakan dilakukan oleh DPR, DPD dan MPR

Jawaban: C

28. Hubungan natara Pancasila dan NKRI adalah

A. Pancasila merupakan pelopor tebentuknya NKRI
B. Pancasila dan NKRI memiliki kedudukan yang sama
C. NKRI merupakan sumber kekuatan nasional
D. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjaga NKRI
E. NKRI merupakan kekuatan nasional

Jawaban: D

29. Kewenangan konstitusi yang diberikan presiden dalam pemberian grasi, amnetsi, rehabilitai, dan abolisi dikenal dengan

A. Hak prerogatif
B. Hak eksekutif
C. Hak inisiatif
D. Hak kepala pemerintah
E. Hak kepala negara

Jawaban: A

30. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kelebihan sistem presidensial adalah

A. Badan legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif
B. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak ada intervensi dari parlemen
C. Susunan kabinet terdiri atas koalisi mayoritas
D. Adanya kejelasan masa jabatan badan eksekutif
E. Kemudahan penyusunan program pemerintah oleh badan eksekutif sesuai masa jabatan

Jawaban: B

(*)