Berita Tegal

8 Tahun Tali Asih Tak Cair-cair, Mantan Anggota KPU Kota Tegal Gugat Presiden dan KPU RI

Mantan anggota KPU Kota Tegal, Arisandi Kurniawan, melayangkan gugatan class action kepada KPU RI dan Presiden Joko Widodo.

istimewa
Arisandi Kurniawan (kiri) bersama kuasa hukumnya Agus Wijanarko (kanan) menunjukkan surat gugatan yang sudah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL- Mantan anggota KPU Kota Tegal, Arisandi Kurniawan, melayangkan gugatan class action kepada KPU RI dan Presiden Joko Widodo.

Gugatan tersebut menuntut pencairan tali asih yang belum dibayarkan ke seluruh penyelenggara Pemilu 2014 se- Indonesia. 

Total nilainya mencapai Rp 156 miliar. 

Gugatan tersebut sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 739/Pdt.G/2022/ PN Jlt Pst. 

Kuasa hukum penggugat, Agus Wijanarko mengatakan, gugatan class action ini mewakili seluruh penyelenggara pemilu 2014.

Kliennya menggugat Presiden dan KPU RI karena honor atau tali asih belum dibayarkan. 

Dia memperjuangkan haknya sebagai mantan anggota KPU dan teman lainnya yang terlibat dalam penyelenggara Pemilu 2014.

"Gugatan sudah diterima dan ada nomor registrasinya. Tidak masalah diajukan oleh perorangan, namun ini mewakili semua penyelenggara pemilu 2014 di Indonesia," katanya.

Agus membandingkan, penyelenggara Pemilu 2009 saja langsung mendapatkankan uang honor atau tali asih setahun setelah pemilu. 

Sedangkan penyelenggara Pemilu 2014, sampai delapan tahun hingga 2022 belum juga dibayarkan.

"Waktu pemilu 2009, penyelenggara pemilu sudah mendapat uang tali asih. Tapi yang 2014 sampai saat ini belum juga dibayar," ujarnya.

Agus mengatakan, gugatan yang dilayangkan tersebut juga bukan tanpa dasar.

Dasarnya sesuai ketentuan Pasal 129 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Bahwa anggota KPU dan Bawaslu yang masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota KPU Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilu Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu.

"Dari dasar itu, sejak berhenti menjadi anggota KPU, penggugat tidak pernah mendapat uang kompensasi, uang pensiun atau uang tali asih seperti tertuang dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan," jelasnya. (fba)

Baca juga: My Superhero Tomato, SD Satya Wacana Salatiga Ceritakan Perjuangan Hidup Sehat

Baca juga: Mayat Tanpa Identitas Berjaket Levis Di Jalan MH Thamrin Kota Semarang Ini Ciri-cirinya

Baca juga: Siaran TV Semarang Dihentikan Gak Perlu Beli Baru, Begini Cara Pasang Alat STB di TV Analog

Baca juga: Hakim Tipikor Semarang Vonis Terdakwa TPPU Eks Pegawai BTPN Diah Ayu 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved