Kementerian PPN dan Telkom Berkolaborasi Kembangkan Industri Digital Hingga 2045

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data dari 2017 hingga 2021, ada sebanyak 62,10 persen individu yang menggunakan internet di Indonesia.

Penetrasi pengguna internet di Indonesia semakin meningkat ketika ada pandemi Covid-19.

Sebab, pandemi merubah perilaku masyarakat untuk mengurangi kontak fisik, namun tetap harus produktif melalui berbagai platform digital.

Sejalan dengan hal itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga sudah meluncurkan Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia 2023-2045.

Di dalam rencana tersebut, terdapat beberapa poin yang tujuan utamanya membawa Indonesia sebagai negara maju.

Poin pertama, membuat sistem pendukung pengembangan industri digital. Sistem tersebut melibatkan penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan komponen lokal.

Poin kedua, memperluas produk dan layanan digital di sektor prioritas (publik dan komersial), memberikan kemudahan akses layanan internet untuk segmen tertentu, dan memberikan kemudahan akses atas produk dan perangkat digital untuk segmen tertentu.

Poin ketiga, meningkatkan kapasitas faktor pengampu (enabler) industri digital di dalam negeri, dengan menyusun regulasi dan kebijakan pengembangan industri digital, meningkatkan kapasitas talenta digital, dan merancang skema pendanaan yang kreatif dan berkelanjutan

Poin keempat, membangun super platform nasional, dan menugaskan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai operating arm dan lokomotif industri digital dalam negeri.

Dalam acara Indonesia Development Forum 2022 yang diselenggarakan November lalu, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, menyampaikan digitalisasi di bidang perekonomian sangat penting karena jadi faktor pengampu daya saing suatu negara.

"Sektor digital akan menjadi kekuatan ekonomi global. Di Indonesia, sektor digital diharapkan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, dengan proyeksi nilai aktivitas ekonomi digital sebesar Rp 22,5 triliun pada tahun 2045," terangnya yang disadur dari Youtube Bappenas RI.

Pihaknya melanjutkan, besarnya nilai tambah penerapan digitalisasi bertumpu pada industri digital. Tentunya dengan menghasilkan produk yang mampu mendukung penerapan digitalisasi.

"Namun saat ini Indonesia masih belum mampu melayani produk digital secara maksimal. Perlu ada peningkatan kapasitas digital dalam negeri, melalui dukungan ekosistem talenta yang hebat dan pendanaan yang kuat," ujarnya.

Melalui Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia 2023-2045, Rudy ingin semua pihak menggunakannya sebagai rujukan untuk mengembangkan industri digital. Sebab, untuk mewujudkannya perlu adanya kolaborasi dengan seluruh pihak.

"Ini untuk mendukung transformasi nasional dari produktivitas rendah ke produktivitas tinggi. Rencana itu untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju pada 2045," pungkasnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ingin BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bisa menjadi lokomotif industri digital dalam negeri. Salah satu BUMN yang turut berperan yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Head of Digital Vertical Ecosystem - Health PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Joddy Hernady, dalam sesi diskusi di Indonesia Development Forum 2022, mengatakan Telkom sangat mendukung digitalisasi kesehatan di Indonesia.

"Itu agar layanan kesehatan bisa dinikmati secara luas. Salah satu yang sangat penting yakni data kesehatan masyarakat. Data tersebut akan kami gunakan untuk menganalisa bagaimana pelayanan yang tepat terhadap seorang pasien. Termasuk penyediaan obat-obatan," ujarnya.

Untuk mengembangkan sebuah platform end to end, Telkom perlu mengintegrasikan data dari berbagai pihak. Mulai dari data apotek, klinik, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya.

"Kementerian Kesehatan sudah sempat menyampaikan roadmap bagaimana digitalisasi kesehatan ke depan. Medical record setiap pasien sangat diperlukan untuk menciptakan digitalisasi layanan kesehatan," beber Rudy.

Pihaknya meyakini saat ini sudah ada beberapa fasilitas layanan kesehatan yang memiliki data pasien. Namun, tidak semua data bisa digunakan karena tidak sesuai standar yang ditentukan.

"Medical record mungkin saat ini di setiap rumah sakit sudah ada. Tapi masih belum sesuai dengan standar," tambahnya.

Saat ini ada sekira 400 aplikasi kesehatan yang beredar di Indonesia. Telkom akan mencoba mengintegrasikan aplikasi-aplikasi itu supaya lebih efisien. Terutama aplikasi yang diciptakan oleh BUMN.

"BUMN ini punya peran yang cukup besar. Setiap BUMN bisa mendukung ekosistem kesehatan digital. Saat pandemi, penggunaan telehealth sangat tinggi. Orang sakit rata-rata langsung ke IGD dan harus bayar. Padahal sebenarnya 70 persen keluhan pasien bisa ditangani di telehealth saja," tuturnya.

Telkom berencana akan membuat sebuah platform yang menghubungkan antara pasien dengan rumah sakit/klinik/puskesmas, asuransi, laboratorium, dan apotek. Meskipun saat ini sudah banyak aplikasi yang bisa memberikan layanan kesehatan.

"Tapi nantinya bagaimana bisa mengembangkan aplikasi end to end. Pertengahan tahun 2022 ini baru kami kerjakan. Tapi kuncinya ada pada pertukaran data. Supaya mendukung roadmap yang sudah dibangun oleh Kementerian Kesehatan," pungkasnya.(afn)

Baca juga: Pj Bupati Jepara Ingatkan Para Petinggi Agar Berhati-hati Gunakan Dana Desa

Baca juga: Korem 071 Wijayakusuma Raih Penghargaan Satker Terbaik Penyerapan Anggaran 2022

Baca juga: Cegah Aksi Tawuran Antar Pelajar, Polres Tegal Insiatif Gelar Pertandingan Futsal Persahabatan 

Baca juga: Ribuan Butir Obat Berbahaya Jenis Hexymer di Banyumas Diamankan, 2 Kurir dan 1 Pengedar Diringkus

ady.