Realisasi Belanja Daerah di Angka 84,49 Persen, Tak Penuhi Target akan Disanksi Potongan 10 Persen

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Blora hingga kemarin Rabu (28/12/2022) masih di angka 84,49 persen.

Padahal batas akhir realisasi anggaran tinggal hitungan hari lagi.

Untuk mencegah hal yang sama terjadi tahun 2023, Pemkab Blora akan memberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP). 

Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi mengungkapkan, sanksi pemotongan TPP itu sudah berlangsung pada tahun ini.

Namun menurutnya nilainya belum siginifikan. Hanya sekitar 2-3 persen.

Di tahun 2023 mendatang, pihaknya mengaku akan mempertegas sanksi dengan besaran potongan TPP yang lebih besar yakni sekitar 10 persen.

Hal itu disampaikannya saat ditemui usai memimpin rapat evaluasi bersama para kepala OPD di ruang pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora pada Rabu (28/12/2022).

Beberapa kendala serapan anggaran itu menurutnya ada di administrasi.

Sebagian pekerjaan sudah selesai, namun masih belum mengajukan pembayaran ke kas daerah.

"Sudah kita cek, yang di bawah 90 persen kita tanya, kenapa? Rata-rata memang ada yang belum cair," terang Komang Gede Irawadi.

Berdasarkan pantauan tribunmuriacom ini di situs dashboard command center Kabupaten Blora kemarin, laporan realisasi belanja Pemkab Blora mencapai Rp. 2.176.366.819.672. atau sekitar 84,49 persen dari total anggaran Rp 2.575.860.759.798.

"Kalau target di angka 95-96 persen itu biasanya," ungkap Komang Gede Irawadi.

Lebih lanjut Komang menjelaskan, untuk menghindari penyerapan anggaran yang benjol di belakang, pihaknya menargetkan agar pada pertengahan tahun 2023 anggaran bisa terserap sebanyak 60 persen.

"Kita buat konsep nanti di Juli, 60 persen dari total anggaran sudah harus cair," tegas Komang Gede Irawadi.

Paska evaluasi dan pelaporan dari masing-masing OPD itu, pihaknya mengaku akan menyampaikan laporannya kepada Bupati Blora Arief Rohman.

Namun, Komang belum bisa memastikan kebijakan apa yang akan ditempuh untuk OPD yang secara serapan anggaran kurang dari target yang telah ditentukan.

"Itu nanti yang kita akan laporkan ke Pak Bupati. Makanya kalau OPD sekarang sudah begitu, nanti beliau mengambil kebijakan seperti apa," pungkas Komang Gede Irawadi. (*)