Berita Karanganyar

Aspirasi akan Disampaikan ke DPR, Mulai dari Lama Masa Jabatan Kades 9 Tahun dan Revisi UU Desa

Sejumlah aspirasi dari kades akan disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan DPR.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Agus Iswadi
Acara konsolidasi dan pengukuhan forum kepala desa Kabupaten Karanganyar bertempat di Kafe New Normal Kecamatan Tasikmadu, Selasa (10/1/2023). 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Sejumlah aspirasi dari kepala desa mulai dari lama masa jabatan hingga revisi soal Undang-Undang Desa akan disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan anggota DPR RI.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh akademisi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, Sutoro Eko saat menjadi narasumber dalam acara Konsolidasi dan Pengukuhan Pengurus Forum Kepala Desa se-Kabupaten Karanganyar di Kafe New Normal Kecamatan Tasikmadu, Selasa (10/1/2023) siang.

Dalam kesempatan tersebut Sutoro memaparkan 5 poin aspirasi yang nantinya akan disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

"Mendesak supaya revisi Undang-Undang Desa menjadi agenda prolegnas, kembalikan dana desa dari UU Nomor 2 Tahun 2020 ke Undang-Undang Desa, masa jabatan kepala desa 9 tahun diserahkan kepada mekanisme kedaulatan rakyat, menegaskan tentang kewenangan desa dan meningkatkan standar siltap kepala desa dan perangkat desa seperti halnya PNS. Lima itu yang kita perjuangkan," katanya kepada Tribunjateng.com. 

Dia menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan terkait revisi Undang-Undang Desa di antaranya kewenangan desa yang dinilai dikebiri. Seperti halnya soal dana desa yang telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah pusat untuk sejumlah kegiatan.

Sutoro menambahkan terkait pemilihan kepala desa apabila hanya ada calon tunggal tidak perlu ada saingan supaya tidak ada calon yang dianggap sebagai boneka. Menurutnya BPD dapat menggelar musyawarah desa apabila hanya ada calon tunggal. 

Menanggapi soal sejumlah aspirasi tersebut, Kades Ngringo, Widodo setuju apabila lama jabatan kades diperpanjang dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Widodo menilai waktu 6 tahun belum cukup bagi kades dalam membuat program guna menata desa. 

"Soal jago tunggal (kades) tanpa musuh, saya cocok musyawarah agar biaya alokasi dana desa (ADD) tidak terserap untuk itu (penyelenggaraan Pilkades). Lebih baik anggaran untuk bantuan kepada warga," terangnya. 

Dia juga berharap adanya perubahan aturan soal kades yang hendak mencalonkan diri dalam Pileg atau kepala daerah tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya terlebih dahulu.  (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved