Berita Pati

Pj Bupati Pati Minta PPDI Junjung Tinggi Netralitas dan Independensi

Musyawarah Kerja Kecamatan (Muskercam) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Pati di Aula Kantor Kecamatan Pati

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: muslimah
Prokompim Setda Kabupaten Pati
Musyawarah Kerja Kecamatan (Muskercam) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Pati di Aula Kantor Kecamatan Pati, Selasa (10/1/2023). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja Kecamatan (Muskercam) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Pati.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Pati, Selasa (10/1/2023).

Henggar mengapresiasi seluruh jajaran PPDI karena telah mampu membuktikan eksistensi sebagai organisasi besar yang kuat dan cukup solid selama ini.

Baca juga: KDRT Venna Melinda Membuat Nafa Urbach Pun Bicara, Jangan Jalin Hubungan Cinta karena Kesepian

Dia juga mengarahkan PPDI agar dapat mengemban dengan baik peran sebagai barometer pemberdayaan organisasi guna meningkatkan kemajuan desa.

Selain itu juga sebagai wadah komunikasi dan representasi dari seluruh perangkat desa.

“Sinergitas dan kolaborasi baik internal maupun eksternal harus menjadi salah satu agenda penting, dalam hal ini program prioritas, mengingat PPDI adalah mitra strategis pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Henggar sesuai rilis Prokompim Setda Kabupaten Pati.

Mengingat akan segera datang perhelatan pesta demokrasi di tahun 2024, Pj Bupati meminta PPDI dapat mendukung dan menyukseskan hal tersebut secara profesional, tidak memihak dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Terlebih, hal ini telah diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014.

“Pelanggaran terhadap larangan keterlibatan aparatur pemerintah desa secara jelas dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberi sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga pemberhentian,” jelas Henggar.

Untuk itu, Henggar Berharap PPDI senantiasa menjunjung tinggi netralitas dan independensi supaya dapat mendukung kondisifitas wilayah serta meminimalkan konflik yang berpotensi menghambat kelancaran pelayanan kepada masyarakat. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved