Kenaikan Bahan Pokok Sumbang Inflasi di Semarang, Jadi Perhatian Dalam Penyusunan RKPD

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kenaikan harga sejumah bahan pokok menyumbang inflasi di Kota Semarang. Hal itu perlu menjadi perhatian saat penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Semarang 2024. 

Plt Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, beras menjadi pemicu faktor inflasi yang tinggi. Selain itu, beberapa bahan pokok lain menjadi penyumbang inflasi yaitu daging ayam, telur, dan tomat. 

"Kemarin cabai, ternyata sekarang tomat. Kita harus monitoring terus karena inflasi memiliki dampak yang luar biasa," ujar Ita, sapaannya, usai Kick-Off Meeting Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, di Ruang Lokakrida Balai kota Semarang, Kamis (19/1/2023).  

Ita menyebutkan, inflasi year on year atau dari tahun 2021 ke 2022 berada pada angka 4,99 persen. Angka tersebut berada di bawah inflasi Provinsi Jawa Tengah 5,63 persen maupun nasional yang berada pada angka 5,51 persen. 

Begitu pula inflasi month to month atau dari bulan ke bulan di Kota Semarang juga di bawah provinsi dan nasional. Angka inflasi month to month di Kota Lunpia sebesar 0,45 persen. Sedangkan inflasi month to month Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 0,47 persen dan nasional sebesar 0,66 persen. 

Menurutnya, pengendalian inflasi di Kota Lunpia tebilang cukup bagus. Namun, upaya tetap harus dilakukan untuk terus menekan laju inflasi di ibu kota Jawa Tengah. Satu diantaranya, harus menekan harga-harga di pasaran. 

"Sesuai harapan presiden, kepala daerah harus rajin-rajin turun ke pasar, bisa memantau. Jangan sampai bom waktu. Kalau harga mulai naik harus intervensi," ujarnya. 

Ita memaparkan, upaya dari Pemerintah Kota Semarang untuk menekan laju inflasi yaitu dengan menggelar pasar murah dan operasi pasar. 

Selain itu, pihaknya juga membentuk badan usaha milik petani (BUMP). BUMP  ini bisa menghindari spekulan- spekulan dan mengurangi mata rantai distribusi barang sampai di pasar. Sehingga, harga komoditas tidak terlalu mahal. 

Meski belum diluncurkan, BUMP sudah melakukan kerjasama dengan kabupaten lain. Misalnya, kerjasama dengan Kabupaten Kendal untuk komoditi telur dan kerjasama dengan Kabupaten Demak untuk komoditi beras. 

"Karena harga tinggi, telur dan beras menjadi faktor pemicu inflasi tinggi. Bagaimanapun kota Semarang banyak ditopang kebutuhannya dari daerah sekitar penghasil bahan pangan," terangnya. 

Arahan Presiden RI Koko Widodo pada hasil Rakornas Kepala Daerah, terang ita,  meminta kemiskinan, stunting, investasi,  dan penggunaan produk dalam negeri juga menjadi sektor yang perlu diperhatikan. 

Penurunan angka kemiskinan ditargetkan harus 0 persen, dan angka stunting sebesar 14 persen. 

"RKPD 2024 tidak boleh terputus dengan program 2023. Yang 2023, basiknya inflasi, investasi, stunting, kedaulatan pangan, penggunaan produk dalam negeri," sebutnya. (eyf)

Baca juga: Penimbunan BBM Jenis Solar Terungkap di Demak, Pelaku Salahgunakan Surat Rekomendasi Petani

Baca juga: Bupati Kudus Hartopo Tegaskan Visi Misi Sebagai Bupati Harus Rampung Tahun Ini

Baca juga: Gelar Gaktiblin di Mapolres Blora, Bidpropam Polda Jateng Test Urine Anggota

Baca juga: Prediksi Persis Solo Vs Persija Jakarta Liga 1, Kondisi Tim, H2H, Skor, Susunan Pemain dan Streaming