Komisi V DPR RI Minta Kembali Aktifkan Jembatan Timbang, Antisipasi Jalan Rusak

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  meminta Pemerintah Pusat untuk bisa mengaktifkan kembali jembatan timbang antisipasi truk Overloading dan Overdimensi (ODOL)

Hal itu disampaikan Wakil ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw saat berkunjung berserta anggota komisi V DPR RI ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Menurutnya, permasalahan ODOL menjadi penyebab utama jalan menjadi rusak dan berlubang.

"Saya kira ini yang harus jadi topik utama kami saat rapat, bahwa odol yang membuat jalan kami begitu memperhatikan," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouwsaat kepada Tribunjateng, Kamis (18/1/2023).

Dengan melihat hal tersebut, ia menilai yang bisa memperkecil jalan rusak yaitu dengan kembali mengaktifkan jembatan timbang untuk meminimalisi jalan supaya terkenan beban yang terlalu berat.

"Saya kira itu harus untuk menyelamatkan jalan, maka harus ada penyelesaian seperti apa mau melarang tanpa ada parameter boleh atau tidaknya hanya satu satunya jembatan timbang," ujarnya.

Jika tidak menggunakan jembatan timbang, kata dia, kedepannya akan ada pengukuran secara elektronik yang bisa mengantikan fungsi jembatan timbang.

"Kami  memang butuh jembatan timbang tapi kedepan saya kira sudah ada teknologi yang tidak perlu lagi harus melalui buat jembatan timbang yang harus masuk terlebih dahulu dan transaksi," jelasnya.

Dengan alat pengukuran secara elektronik, ia menilai lebih mudah mengukur dan mematau bila ada ODOL yang nekat melintas.

Tak hanya itu saja kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, sopir yang selalu menjadi korban pun tidak terkena imbasnya, lantaran untuk denda akan langsung dikirimkan ke perusahan.

"Sudah ada elektronik sudah boleh lewat silahkan saja tapi data sudah terekam berapa tonase yang dibawa berapa ukuran, kapasitas panjang, lebar semua lengkap. Kalau jembatan timbang selalu sopir menjadi korban, kan sopir hanya pekerja saja seharusnya disalahkan perusahan, kalau pakek sistem itu ke perusahaan," ungkapnya.

Ia pun meminta pemerintah untuk bisa segera merealisasi alat tersebut guna meminimalisir ODOL dan jalan rusak.

"Kami meminta kementrian perhubungan dirjen darat untuk bisa menerima masukan," tutupnya.(*)