Walhi Sebut Salah Urus Tata Ruang Jadi Penyebab Bencana Ekologis di Jateng

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG -  Tingginya angka bencana yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Tengah bukan semata-mata karena faktor alam.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WalhiI) Jawa Tengah tingginya angka bencana merupakan perpaduan antara dampak perubahan iklim, salah urus penataan ruang, mega infrastruktur, dan ekonomi politik penguasaan ruang.

"Salah urus tata ruang berdampak padapenurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadikan Kota Semarang dan kurang lebih 15 kabupaten kota lain di Jawa Tengah mengalami bencana banjirdan tanah longsor dalam kurun waktu hampir bersamaan," ucap Direktur Walhi Fahmi Bastian, kepada Tribun, di kota Semarang, Senin  (23/1/2023).

Khususnya di Kota Semarang, lanjut Fahmi, terjadi perubahan peruntukan lahan secara signifikan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

Baca juga: Tak Menduga Siti Jadi Korban Wowon Cs, Keluarga Persilakan Makamnya Dibongkar Demi Kebenaran

Baca juga: Kronologi Grandmax Tabrak Pohon Hinga Terguling di Arteri Soekarno Hatta Semarang

Wilayah atas yang menjadi zona penyangga telah mengalami perubahan fungsi
menjadi kawasan permukiman, pusat pendidikan dan kawasan komersial. 

Sementara wilayah bawah, terutama pesisir mengalami kerusakan ekosistem akibat
alih fungsi kawasan mangrove dan masifnya proyek reklamasi untuk industri dan
perumahan mewah. 

"Bencana banjir dan rob di Kota Semarang juga turut dikontribusikan oleh percepatan penurunan muka tanah akibat ekstraksi air tanah besar-besaran dan dampak perubahan iklim," tuturnya.

Tak hanya di Jawa Tengah, akibat bencana ekologis sebagai akibat dari salah urus tata ruang dan sebagainya telah meningkatkan kerentanan Pulau Jawa.

Kebijakan tata ruang dan pembangunan pemerintah mengabaikan rekomendasi berbagai kajian saintifiktentang potensi krisis air, kerentanan bencana, ancaman dampak perubahan iklim hingga penurunan permukaan tanah di Pulau Jawa.

Fahmi mengungkapkan, pihaknya mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk melihat persoalan bencana ekologis di Jawa secara serius.

Caranya dengan melakukan evaluasi perencanaan dan penataan tata ruang berwawasan lingkungan dengan memastikan jaminan keselamatan rakyat.

Pembangunan mega infrastruktur seperti proyek strategis nasional (PSN) harus ditinjau
secara kritis melihat perubahan fungsi kawasan lindung, kawasan rawan bencana hingga situasi sosial masyarakat. 

Pendekatan penanganan bencana dan solusi teknis bencana sangat tidak cukup menyelesaikan persoalan.

"Perlindungan kawasan penyangga, pemulihan lingkungan yang rusak hingga penghentian aktivitas ekstraktif menjadi salah satu jalan keselamatan dari ancaman bencana ekologis di
masa mendatang," katanya. 

Terpisah, Plt Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu memandang banjir Semarang sebagai persoalan serius.