Berita Pati
Sosialisasi Program APBD, Pj Bupati Pati Singgung Pengembalian Fungsi Hutan Sebagai Daerah Resapan
Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro berencana mengembalikan fungsi utama hutan sebagai daerah resapan di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat.
Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: raka f pujangga
TRIBUNJATENG.COM, PATI - Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menghadiri dan membuka secara langsung Sosialisasi Kegiatan APBD dan APBN Bidang Infrastruktur Wilayah Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (27/1/2023).
Kegiatan ini diikuti Plt Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sujarwanto Dwiatmoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Nur Sa'adah, Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan OPD dari Kabupaten Kudus, Demak, Grobogan, Rembang, Blora dan Jepara.
Baca juga: Berangkatkan PPDI Pati ke Silatnas 3 di Jakarta, Pj Bupati Henggar: Perangkat Desa Jaga Kesopanan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyosialisasikan dan membahas program Infrastruktur Eks Karesidenan Pati atau wilayah Pantura Timur.
Plt Asisten II Sekda Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menyebut, kegiatan ini juga membahas strategi membangun lingkungan hunian bagi masyarakat yang aman dan nyaman, terutama supaya dapat meminimalisasi dampak bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
"Maka hari ini menjadi penting, bukan karena berapa anggarannya, siapa yang akan melaksanakan, tetapi mari kita coba integrasikan itu menjadi pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Pemicu tumbuhnya ekonomi menjadikan ikatan sosial yang baik dalam rangka memberikan kenyamanan kepada masyarakat," ungkap dia sesuai rilis Prokompim Setda Kabupaten Pati.
Perihal upaya menjaga kedaulatan energi, lanjutnya, bukan hanya tentang memastikan tingkat kecukupan energi, tapi turut serta menciptakan energi baru terbarukan, dimana konsep kedaulatan energi sendiri butuh dukungan dari masyarakat.
Baca juga: Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro Ibaratkan Jemaah Umrah seperti HP yang Baterenya Hampir Habis
Memperkuat dua poin yang disampaikan Asisten II Sekda Prov Jateng, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyebut pembangunan infrastruktur yang nyaman huni bagi masyarakat (khususnya di Kabupaten Pati) dapat diupayakan dengan cara mengembalikan fungsi utama hutan, yakni sebagai daerah resapan.
Ini dikarenakan hutan yang seharusnya dipenuhi dengan tanaman keras, kini telah berubah menjadi hutan jagung, terlebih juga terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Pati yang menjadi daerah tambang atau galian.
"Membahas tentang pembangunan infrastruktur, tentunya memerlukan penanganan yang komprehensif," terang Henggar.
Dalam forum ini, Pj Bupati turut menyampaikan perihal tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Pati yang makin membaik.
Baca juga: 1.218 Anggota PPS di Pati Resmi Dilantik, Ini Pesan Pj Bupati Henggar
"Kita sampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pati pada akhir 2021 yakni sebesar 10,21 persen, saat ini di akhir 2022 sudah turun menjadi 9,33 % . Kurang lebih turun sekitar 0,88 % ," ujarnya.
"Tentunya di akhir 2023 nanti kita sudah punya target penurunan angka kemiskinan. Termasuk kemiskinan ekstrem Kabupaten Pati yang saat ini angkanya sebesar 2,34 % ," papar Henggar.
Pj Bupati berharap agar kedepannya Kabupaten Pati dapat lebih merinci data masyarakat by name by address agar akselerasi penanganan intervensi kaitannya dengan kemiskinan ekstrem dapat cepat tercapai. (*)
Aksi Kirim Surat Ribuan Warga Pati ke KPK Minta Usut Sudewo, Kristiyani Ikhlas Bayar Sendiri 14 Ribu |
![]() |
---|
Seribu Warga Pati Fix Gelar Aksi 2 September di Jakarta? Surat ke KPK Sudah Dikirim via Pos |
![]() |
---|
Bukan Isapan Jempol, Pakar Hukum Bivitri Susanti Sebut Bukti Pemakzulan Bupati Pati Sudah Kuat |
![]() |
---|
Jaludro Rogoh Kocek Rp14 Ribu, Kirim Surat ke KPK via Kantor Pos Pati, Tuntut Sudewo Jadi Tersangka |
![]() |
---|
Lagu Bongkar Iwan Fals Iringi Warga Pati Kirim Surat ke KPK: Sumpah Saya Bayar Sendiri, Ikhlas! |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.