Ibaratkan Sertifikat Guru Penggerak Seperti SIM, Disdik Blora: Tak Lantas Otomatis Jadi Kepsek

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Calon guru penggerak yang sudah lolos belum tentu bisa langsung menjadi kepala ataupun pengawas sekolah. 

Diketahui, 169 calon guru penggerak asal Blora angkatan 7 telah melewati masa pendidikan selama 6 bulan. 

Mereka digadang-gadang bakal mengisi kekosongan kursi kepala sekolah. 

Meskipun begitu, mereka tidak secara otomatis langsung bisa menduduki jabatan tertinggi suatu sekolah itu.

Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdik Kabupaten Blora, Titik Umiyati mengatakan, mereka harus memenuhi persyaratan dan indikator lain. 

Baca juga: Polisi Nyamar Jadi Wartawan, Umbaran WIbowo Beri Imbauan Maraknya Isu Penculikan Anak di Blora

Baca juga: Berikut Daftar Pemenang Lomba Adzan dan Iqomah Piala Kapolres Blora

"Sertifikat kelulusan sebagai guru penggerak itu seperti sudah punya SIM."

"Tapi mereka belum tentu langsung bisa jadi kepala sekolah."

"Selain sertifikat (kelulusan guru penggerak, Red), guru juga harus punya manajerial."

"Kemudian kinerjanya baik."

"Artinya ada indikator-indikator lain," jelas Titik Umiyati kepada Tribunjateng.com, Kamis (2/2/2023). 

Diterangkannya, salah satu syarat menjadi kepala sekolah nantinya memang mengharuskan mempunyai sertifikat guru penggerak. 

Pihaknya menambahkan, bagi lulusan guru penggerak yang tidak menginginkan untuk menjadi kepala sekolah, menurutnya tetap diperbolehkan.

"Kalau misal saya ingin menjadi kepala sekolah, tapi tidak punya sertifikat guru penggerak, itu pun tidak bisa," terang Titik. 

Baca juga: 86 ASN Duduki Jabatan Baru, Bupati Blora Tekankan Evaluasi Kerja Terus Dilakukan

Titik Umiyati menyarankan kepada para lulusan program guru penggerak itu agar dapat dipersiapkan diri secara baik. 

Mulai secara administratif ataupun secara kemampuan manajerial hingga kemampuan soft skill lainnya.