Universitas Padjajaran Akui Wanprestasi Soal "Real Time" Skor Hasil Tes Seleksi Perades di Kudus

"Ini mungkin bisa jadi pembelajaran ke depan, ketika Pks diteken (ditandatangani), harapannya kedua pihak sudah sepaham dengan apa yang akan dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan menyampaikan, pemanggilan Unpad ini dalam rangka mencari benang kusut dalam proses pengisian Perades.

Pihaknya memanggil perwakilan dari Unpad, peserta seleksi, panitia penyelenggara tingkat desa, dan camat untuk bersama-sama mendengarkan klarifikasi dari penyelenggara. 

"Ternyata, dalam proses ini (tes seleksi Perades, red) ada hal yang (tidak) sesuai dengan perjanjian kerjasama atau Pks, (real time) tidak dilakukan oleh Unpad. 
Kami tanyakan definisi CAT dan definisi real time, dia menjawab," ujarnya.

Masan melanjutkan, real-time adalah ketika peserta mengerjakan, ketika benar tambah nilai dan ketika salah tidak dapat nilai. 

Artinya nilai bisa dilihat secara langsung, dan hal itu tidak dilakukan oleh pihak Unpad.

Kata dia, pihaknya berencana bakal kembali memanggil semua panitia penyelenggara tingkat desa untuk diajak musyawarah mufakat besok, Kamis (23/2/2023).

Lantaran pihak panitia tingkat desa lah yang melakukan perjanjian dengan pihak perguruan tinggi. 

"Maka, besok saya akan undang sesuai dengan pasal di Pks ada penyelesaian perselisihan. Diupayakan besok musyawarah mufakat. Tadi Unpad mengakui wanprestasi. Kita ada penyelesaian persoalan, pertama melalui musyawarah mufakat, kalau tidak selesai ada upaya hukum," tuturnya. 

Masan menyebut, Unpad menawarkan adendum atau tambahan klausula dalam pasal perjanjian kerjasama sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan.

Namun, tawaran tersebut ditolak karena tidak berlaku lantaran pelaksanaan tes seleksi pengisian Perades sudah selesai.

Baca juga: Polemik Seleksi Perangkat Desa di Kudus, Kepala Dinas PMD Hubungi Pihak Unpad

Sebagai solusinya, bakal dilakukan musyawarah mufakat antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama, disaksikan pihak-pihak terkait. 

"Tetapi yang mungkin dilakukan adalah musyawarah mufakat apapun hasilnya," kata dia.

"Pihak satu dan dua bagaimana kesepakatannya, misal ada satu pihak yang merasa dirugikan, tinggal kesepakatan besama melalui musyawarah mufakat. Atau diselesaikan dengan ketentuan dan Undang-undang yang berlaku," tuturnya. (Sam)