Sri Mulyani Sentil Keluarga Pejabat Pajak Bergaya Hidup Mewah, Ini Besaran Gajinya

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kecaman itu disampaikan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai Ditjen Pajak (DJP) terhadap putra seorang petinggi GP Ansor.

Diketahui, seorang pria pengendara Rubicon bernama Mario Dandy Satrio menganiaya David hingga korban masuk rumah sakit di sebuah gang di Jakarta Selatan.

Baca juga: Malunya Lucky Hakim Makan Gaji Buta Wakil Bupati Sebulan Capai 200 Juta: Saya Jalan Sampai Nunduk

Kisah ini pun viral di media sosial.

Aksi penganiayaan dilakukan Mario Dandy Satrio ini bermula saat mantan pacar David berinisial A, mengadu ke Mario jika dirinya mendapat perlakuan kurang baik.

Mendengar hal itu, Mario pun langsung mendatangi David yang saat itu sedang berada di rumah temannya di daerah Pesanggrahan.

Kemudian, terjadi perdebatan yang berujung pada penganiayaan terhadap David.

Ayah pelaku Mario Dandy Satrio diketahui adalah Rafael Alun Trisambodo, salah satu pajabat di Kanwil DJP Jakarta.

Setelah kasusnya viral, gaya hidup mewah Mario Dandy Satrio juga jadi sorotan publik.

Ia kerap mengunggah aktivitasnya di media sosial dengan menunggangi motor gede (moge) hingga mobil Jeep Rubicon. 

Baca juga: Makan Gaji Buta, Alasan Lucky Hakim Mundur dari Jabatan Wakil Bupati Indramayu

Gaya hidup mewah pejabat Ditjen Pajak ini bahkan menjadi perhatian khusus Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, gaya hidup hedon yang dipamerkan PNS DJP maupun keluarganya bisa menciptakan reputasi negatif terhadap upaya pemerintah yang terus berupaya menggenjot penerimaan pajak. 

Gaji pejabat Ditjen Pajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jadi ASN dengan besaran tunjangan terbesar dibandingkan instansi pemerintahan lainnya di Tanah Air.

Tunjangan paling tinggi PNS Pajak berasal dari tunjangan kinerja atau tukin.

Meski masih di bawah naungan Kemenkeu, tunjangan yang diterima PNS di DJP berbeda dengan kementerian induknya.