Pemkab Wonogiri Dan Pt Kai Sepakati 5 Poin Aset Lahan KAI yang Ditempati Warga

Tetapi Pemkab tidak mempunyai kewenangan mengubah atau bahkan mengintervensi.

“Bentuk pendampingannya ya mengarahkan warga agar mengusulkan perubahan itu sesuai jalur dan arahnya.

Misalnya jangan sampai melalui calo dan sebagainya. Itu sah-sah saja dilakukan Pemkab,” ucapnya.

Bupati menjamin biaya sewa lahan itu tidak tinggi dan memberatkan warga. PT KAI dan Pemkab akan mendata ulang dalam waktu dekat ini semua aset PT KAI di Wonogiri untuk penentuan biaya sewa.

Kelak, pembayaran sewa tidak dilakukan secara manual, melainkan tersistem melalui bank atau aplikasi digital. Hal itu agar tidak uang sewa tersebut benar-benar sampai ke negara.

Bupati juga berharap, langkah-langkah yang telah ditempuh Pemkab Wonogiri dapat menghindarkan masyarakat dari penyesatan logika.

Karenanya, Bupati meminta kepada awak media untuk menyampaikan informasi dan menjadi ruang pembelajaran yang independen dan terukur, terutama dalam hal penyelesaian masalah penggunaan lahan aset PT KAI.(*)