Kasus Suap Tes Masuk Bintara Polri Polda Jateng, IPW Sebut Calon Siswa Diminta Ratusan Juta

TRIBUNJATENG.COM - Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti kasus suap tes masuk Bintara Polri di Polda Jateng.

IPW membeberkan data-data. Diantaranya diduga setiap calon bintara di Polda Jateng diminta uang ratusan juta rupiah agar bisa masuk pendidikan. 

Pada  OTT Paminal Divpropam Polri perkirakan ada 90 calon siswa Bintara yang melakukan hal tersebut.

Sementara itu lima oknum polisi di jajaran Polda Jateng yang diduga menjadi aktor suap tes masuk Bintara Polri tahun 2022 diungkap Polda Jateng.

Adapun kelima orang terdiri dari dua Kompol, satu AKP dan dua Bintara. 

Mereka adalah Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW. 

Baca juga: 5 Anggota Polda Jateng Terima Suap Bintara Polri, Kapolri: Diproses Tegas!

Baca juga: 17 Tewas dan 51 Luka dalam Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Ini Kesaksian Warga Sebelum Peristiwa

"Mereka sudah menjalani pemeriksaan dan akan segera disidangkan secara kode etik dalam waktu dekat," ungkap Kabidhumas Polda Jateng Kombes M Iqbal Alqudusy melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun, Jumat (3/3/2023).

Kombes Iqbal mengatakan aksi mereka terpergok oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Divisi Propam Mabes Polri.

Mereka lantas langsung diperiksa secara intensif.

Kemudian penyidikan atas keterlibatan mereka dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jateng.

kelima orang tersebut telah menjalani pemeriksaan intensif dari penyidik Bidpropam.

Begitupun berkas pemeriksaannya dinyatakan sudah lengkap.

"Siap disidangkan secara kode etik," jelasnya.

Disamping itu, Iqbal membantah dugaan Indonesia Police Watch (IPW) yang menyebut ada perintah dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi agar pemeriksaan berhenti pada tingkat kompol ke bawah.

Menurut Iqbal, semua sudah dilakukan pemeriksaan termasuk Kabag Dalpers dan Kabid dokes.

Hasilnya tidak cukup bukti sehingga informasi tersebut  tidak benar.

"Polda Jateng tetap berkomitmen memegang teguh prinsip  Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) dalam Penerimaan seleksi polri," ucapnya.

Terkait desakan LSM agar penanganan kasus ini dikawal secara ketat, Kabidhumas mengatakan, sangat mendukung dan siap menyampaikan hasilnya secara terbuka.

Ia mempersilahkan kasus itu dikawal sekaligus dipantau yang mana para oknum anggota tersebut sudah menjalani pemeriksaan kemudian akan segera disidangkan secara kode etik dalam waktu dekat.

"Adapun hasilnya nanti akan disampaikan para rekan-rekan media," tandasnya. (Iwn)

IPW Desak Kapolri Mengawal OTT Dugaan Kasus Suap Penerimaan Bintara Tingkat Polda Jateng

Indonesia Police Watch (IPW) desak Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengawal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Paminal Divpropam Polri menangani dugaan kasus suap penerimaan Bintara di tingkat Polda Jateng.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso menuturkan panitia seleksi dan Kapolda Jateng harus dimintai keterangan mendalam pada perkara tersebut.

Pada OTT itu dikabarkan tim Paminal Divpropam Polri telah menyita barang bukti berupa uang puluhan miliar rupiah.

Selain itu juga menangkap para pelaku yakni orang tua siswa, makelar yang juga oknum anggota Polri, dan panitia seleksi tingkat Polda.

"Mereka yang ditangkap harus diproses pidana dan kode etik," jelasnya, Jumat (3/3/2023).

Menurutnya, pada penerimaan bintara itu diduga setiap calon bintara di Polda Jateng diminta uang ratusan juta rupiah agar bisa masuk pendidikan. 

Pada  OTT Paminal Divpropam Polri perkirakan ada 90 calon siswa Bintara yang melakukan hal tersebut.

"Adanya OTT ini, IPW menilai bahwa prinsip  Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis (BETAH) yang dicanangkan Polri jauh panggang dari api dan  belum berhasil mengatasi mental-mental bobrok aparatnya. Padahal, panitia seleksi yang ditunjuk telah menandatangani pakta integritas dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri," paparnya.

Ia meminta Kapolri harus transparan dalam menjelaskan dan mengawal OTT Paminal Divpropam Polri pada calon siswa bintara di Polda Jateng. Selain itu juga  mengungkap pelanggaran etik dan kasus pidana suapnya.  (*)