Kocak! Warga Kadipiro Sragen Tolak Program Jambanisasi Supaya Status Miskinnya Tetap Bertahan

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Warga miskin di Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen enggan menerima bantuan jambanisasi dari pemerintah daerah.

Pasalnya mereka khawatir kehilangan status miskin yang berarti kehilangan juga bantuan sosial.

Warga miskin di sana berharap agar tetap berstatus miskin supaya bisa terus menerima bantuan sosial.

Baca juga: Warga Miskin Dipersulit Daftar BPJS Kesehatan, Ibu Hamil di Klaten Mengeluh ke Ombudsman Jateng

Hal itu disampaikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati ketika Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil), kemarin.

Yuni sapaan akrabnya itu mengatakan isu permasalahan di Kabupaten Sragen untuk kemiskinan ekstrim bahwa data masih perlu divalidasi.

Hal ini dikarenakan masih ada penerima yang berstatus PNS, TNI dan Polri serta masyarakat mampu termasuk dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

Selain itu, pemahaman masyarakat dan pola pikir masyarakat terhadap kemiskinan harus dirubah.

Dia mengatakan ada warga yang enggan menerima bantuan agar tetap bisa menerima bantuan lainnya.

"Kemarin terjadi di Desa Kadipiro. Ada salah satu warga kami membutuhkan jamban, kemudian penerima mengatakan kalau dapat jamban saja nanti ga dapat bantuan lagi," ucapnya.

"Memang pola pikir dan mindset dari warga masyarakat itu menjadi PR yang utama," cerita Yuni.

Pemahaman masyarakat ada yang meyakini jika sudah dinyatakan mampu berarti tidak akan mendapatkan bantuan lagi.

Sehingga pada saat assessment, cenderung tidak mengatakan yang sesungguhnya.

Yuni mengatakan pihaknya dalam memvalidasi data ini melakukan secara door to door atau pintu ke pintu  agar keakuratan datanya bisa terwujud.

Baca juga: SAH! DPRD Kabupaten Sukoharjo Sahkan Perda Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

Cerita lain, Yuni sampaikan sebelum di Desa Cemeng Kecamatan Sambungmacan dari data DTKS yang sudah mampu akan dikeluarkan.

Namun petugas di lapangan terkendala mengalami penolakan di warga.

"Sama, karena biasanya kalau sudah dinyatakan mampu tidak mendapatkan bantuan lagi dan itu agak sulit untuk bisa diberikan pemahaman kepada masyarakat," ungkapnya. (uti)