KPU Jateng selenggarakan Rakor Evaluasi Verfak Dukungan Bacalon Anggota DPD Tahap Kesatu

KPU Jateng selenggarakan Rakor Evaluasi Verfak Dukungan Bacalon Anggota DPD Tahap Kesatu dan Pelaksanaan Vermin Perbaikan Dukungan Tahap Kedua

TRIBUNJATENG.COM - KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rakor Evaluasi Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Tahap Kesatu dan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan Tahap Kedua di kantor KPU Kabupaten Wonosobo selama 2 hari dari tanggal 13 s.d 14 Maret 2023. 

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ketua Divisi Data dan Informasi, Henry Wahyono mewakili Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah.

Henry menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk mengawal proses penyelenggaraan tahapan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan Tahap Kedua yang merupakan lanjutan dari Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Tahap Kesatu yang berakhir pada 11 Maret 2023.

Setiap tahapan yang sudah selesai dilaksanakan harus ada evaluasi untuk melihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang ada dan melihat kendala-kendala di lapangan saat pelaksanaan tahapan sebagai best practise dalam upaya melakukan mitigasi.

M. Taufiqurrohman, Ketua Divisi SDM dan Litbang turut menambahkan, bahwa hal terpenting sebagai landasan bekerja KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah kebersamaan.

Setiap pekerjaan harus diselesaikan dengan bersama-sama, secara kolektif kolegial, tidak boleh acuh terhadap pekerjaan divisi lain.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Divisi Teknis, Putnawati.

Putnawati membahas materi terkait Laporan dan Evaluasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Tahap Pertama Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah.

Disela-sela pemaparan materi, Putnawati juga kembali menyampaikan pentingnya peran kolektif kolegial pada setiap kerja-kerja tahapan.

Sementara agenda di hari kedua diisi dengan pembahasan materi terkait potensi sengketa pemilu dipandu oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha.

Hal ini dilakukan agar dapat mencegah terjadinya sengketa proses maupun gugatan lain terhadap setiap satuan kerja. (*)