Mendagri Harap Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Tak Kurang dari 81 Persen Agar Lebih Legitimasi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 melebihi capaian pada Pemilu 2019, atau tak kurang dari 81,9 persen. Ia menilai, tingginya partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting kesuksesan penyelenggaraan pemilu.

"Partisipasi pemilih yang tinggi akan memberi legitimasi yang kuat terhadap siapa pun yang menang menjadi pemerintah," kata Tito dalam acara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Senin (13/3/2023), di Hotel St Regis, Jakarta.

"Kita berharap partisipasi pemilih kita paling tidak jangan sampai turun, paling tidak sama," lanjutnya.

Ia mengungkapkan bahwa capaian Indonesia sebetulnya sudah cukup baik dalam memastikan partisipasi pemilih yang tinggi.

Sejak Reformasi, partisipasi pemilih Indonesia memang selalu meningkat dari pemilu ke pemilu.

Tito mengeklaim bahwa capaian Indonesia bahkan telah melampaui negara-negara demokrasi yang mewajibkan warganya memberikan suara. Padahal, Indonesia tidak menganut hal itu karena pemberian suara merupakan hak warga negara, bukan kewajiban, melainkan kesukarelaan.

"Indonesia menganut sistem itu dan kita di tahun 2019 first time also the highest ever, 81,9 persen partisipasi pemilih kita, dan itu jauh di atas negara-negara demokrasi yang menerapkan mandatory (kewajiban)," ungkap eks Kapolri tersebut.

Tito juga menegaskan bahwa Pemilu 2024 jangan sampai mengulang eksploitasi identitas pada Pemilu 2019. Ia menambahkan, perbedaan memang diizinkan oleh suatu proses demokrasi. Namun dari sisi pendekatan keamanan, perbedaan cenderung melahirkan konflik.

Sementara itu, mesin politik diprediksi akan panas jelang Pemilu 2024 yang jaraknya sudah kurang dari setahun lagi.

"Konflik kekerasan tidak boleh terjadi. Ini indikator penting (keberhasilan pemilu)," ujar dia.

"Polarisasi akan berpotensi konflik, tapi konfliknya harus dikelola agar tidak memecah persatuan kesatuan bangsa," lanjutnya.

Terafiliasi Terorisme

Di sisi lain, pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan, ada partai politik baru yang terafiliasi dengan jaringan terorisme.

"Itu ada. Sudah ada perubahan strategi dari bullet ke ballot, dari peluru ke kotak suara. Ini adalah satu siasat jaringan jaringan yang terafiliasi, termasuk kelompok intoleran, untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi, untuk masuk ke dalam sistem demokrasi kita," kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam Dialog Kebangsaan yang mereka gelar bersama KPU dan Bawaslu RI di hotel St Regis, Jakarta, pada Senin (13/3).

"Makanya dalam verifikasi dan sebagainya, kami juga diminta klarifikasi dari masyarakat, ada partai-partai baru tertentu yang diindikasikan bahwa calon-calon pengurusnya ada afiliasi dengan jaringan teroris," kata dia.