Tak Bisa Bertemu Kepala Dinas Pendidikan, Ratusan Guru Swasta Grobogan Kecewa, Ini Alasannya

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Forum Komunitas Guru Swasta Lulus Passing Grade Prioritas Pertama (FKGSLP) Kabupaten Grobogan, Mahmudi berharap 168 guru swasta yang sudah lolos P1 di tahun 2021 bisa diangkat.

Ia berharap di tahun 2023 dengan jumlah kuota formasi yang lebih besar itu mendapatkan formasi di tahun ini tanpa harus menggeser guru-guru negeri dan tanpa ada diskriminasi dari sekolah swasta maupun negeri.

"Kami juga paham dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 yang kemarin sudah disampaikan atau dirilis tahun 2022 bahwa kami akan mendapatkan jatah setelah guru negeri mendapatkan penempatan," terang Mahmudi saat dihubungi Tribun Jateng, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Kemampuan Guru dalam Memanfaatkan Lingkungan Sekolah

Ketika di tahun 2022 guru negeri sudah mendapatkan penempatan, maka kami akan tetap menunggu jatah berikutnya yaitu guru swasta di periode tahun ini.

Sebagai informasi bahwa di tahun 2022 ini sebanyak 168 guru swasta tidak mendapatkan formasi.

Karena di tahun 2022 hanya yang diakumulasi dan mendapatkan penempatan adalah guru negeri, sebanyak 1.270 orang.

Sisanya sekitar 168 yang belum mendapatkan penempatan yaitu guru swasta, padahal dari 1.436 itu adalah sama-sama merupakan kategori P1 (prioritas pertama).

Harapannya, di tahun 2023 sebanyak 168 guru lulus PG swasta bisa mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan kuota penempatan

Terkait kedatangan ke Kantor BKD Grobogan, Mahmudi menginformasi bahwa surat tembusan dari audiensi ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Grobogan itu sudah sampai di sini.

"Hari ini kami mendapatkan penundaan audiensi, kami ingin menginformasi audiensi di pekan depan benar-benar ada dan tidak dibatalkan," ujar Mahmudi.

Ia menambahkan bahwa masa pengabdian guru P1 swasta ada yang mulai 10 tahun bahkan ada juga yang 30 tahun, rata-rata di atas 10 tahun jenjang SMP, SMA, TK karena ini Dikdas yang melingkupi TK, SD, SMP.

Dengan adanya penundaan audiensi ini, seluruh anggota forum berharap agar di tanggal Senin (20/3/2023), audiensi ini tidak boleh gagalkan lagi.

Baca juga: UIN Walisongo Kukuhkan Imam Yahya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Fikih

Oleh karenanya, setelah dari Dinas Pendidikan, seluruh anggota forum menyambangi kantor BKPPD untuk memastikan bahwa surat audiensi dari dinas sudah diterima pihak BKPPD.

Pihaknya menghimbau agar Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan bersedia hadir dalam audiensi yang sudah dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. 

Dan untuk kedepannya, forum disinyalir akan menggandeng ombudsman dan Komisi Informasi public untuk menjembatani kejelasan informasi terkait mekanisme pengangkatan PPPK di lingkungan dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.