Bawaslu RI Ingatkan Pengawas di Semarang Tetap Bekerja On The Track

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Herwyn JH Malonda memastikan jajaran pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dapat bekerja on the track atau sesuai dengan standar operasional prosedur. 

Hal itu disampaikan Herwyn yang juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu ketika menyambangi Kantor Bawaslu Kota Semarang pada 30 Maret 2023. 

Dalam kunjungan tersebut, Herwyn ingin memastikan kesigapan jajaran pengawas di daerah dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal itu ditunjukkan salah satunya dengan melihat situasi kerja di Bawaslu Kota Semarang secara langsung. 

“Berjalannya tahapan sudah semakin kencang, kami ingin memastikan jajaran pengawas di Bawaslu Kota Semarang bekerja on track sesuai dengan standar prosedur,” katanya, dalam keterangan tertulis, Jumat (31/3/2023). 

Selain kesigapan pengawas Pemilu, strategi pengawasan di tingkat kabupaten/kota juga menjadi fokus diskusi. Dia memastikan strategi pengawasan yang sudah dijalankan pada beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu yang sudah berlangsung telah dijalankan secara tuntas, khususnya dalam tahapan pencocokan dan penelitian. 

Herwyn meminta jajaran pengawas dapat mendokumentasikan dan mencatat setiap kerja kelembagaan yang ada secara lengkap. 

“Pastikan segala hasil pengawasan dan temuan sudah tercatat dengan baik agar menjadi bukti kuat supaya perbaikan data kedepan dapat terakomodasi,” terangnya. 

Dalam kunjungannya, Herwyn juga menyinggung kesiapan Bawaslu Kota Semarang dalam perencanaan anggaran Pilkada yang sudah mulai disusun pada pertengahan tahun ini. 

Pihaknya menekankan, Bawaslu Kabupaten/Kota agar lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran agar terserap secara tepat guna. 

“Mulai rencanakan kebutuhan anggaran secara bijak dan sesuai dengan acuan yang ada karena Pemerintah Daerah sudah mulai membuka opsi usulan anggaran Pilkada 2024, bangun komunikasi secara baik,” tegas Herwyn. 

Terkait pengelolaan sumber daya manusia aparatur pengawas, Herwyn juga memastikan agar koordinasi dengan jajaran pengawas Ad Hoc selalu dibangun komunikasi secara dua arah, tidak hanya instruksi namun juga memberikan kesempatan jajaran Ad Hoc menyampaikan aspirasi cara kerja yang tepat. 

Selain itu, pihaknya juga menegaskan, kualitas SDM baik staf hingga atasan harus ditingkatkan khususnya dalam memahami berbagai aturan hukum dalam menghadapi tahapan. Bagi Herwyn menciptakan forum dua arah antara pimpinan dan staf untuk mendiskusikan kebijakan sangatlah penting agar memiliki kesepahaman. 

“Jaga integritas dan tingkatkan kualitas SDM dalam mengawal demokrasi di Kota Semarang,” harap Herwyn yang dibubuhkan dalam sebuah kertas pigura. (eyf)