Ketua KPU Blora Tegaskan Tak Boleh Ada Potongan Apapun Dalam Proses Penyelenggaraan

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Muhammad Hamdun menegaskan, tidak boleh ada potongan apapun untuk proses penyelenggaraan

Hal ini menyusul kabar adanya potongan transport pada para pantarlih di beberapa tempat di Blora.

Muhammad Hamdun menjelaskan, potongan honor hanya berlaku bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang merupakan ASN.

"Potongan berupa pajak untuk honor saja," ucap Muhammad Hamdun kepada tribunmuria.com, Sabtu (8/4/2023).

Sedangkan berdasarkan data yang dimilikinya, seluruh Pantarlih yang ada di Kota Sate tak ada yang berstatus sebagai ASN.

"Tidak boleh ada potongan dalam bentuk apapun. Tegas saya sampaikan. Soal yang lain-lain misalnya seperti Transport, kegiatan, itu dianggarkan di PPS," jelas Muhammad Hamdun.

Muhammad Hamdun menerangkan, pihaknya telah menganggarkan dua kegiatan bagi PPS di masing-masing desa/kelurahan beberapa waktu lalu.

Dua kegiatan itu yakni sinkronisasi dan pleno DPHP di tingkat PPS.

Sehingga, kedua kegiatan tersebut menurutnya harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu tingkat desa tersebut.

Meskipun secara kewenangan pengelolaan anggaran telah diserahkan kepada PPS, pihaknya mengaku tetap menginstruksikan untuk dikelola dengan baik.

"Prinsip-prinsipnya sudah kami sampaikan. Bahwa ada dua kegiatan yang melibatkan Pantarlih, yang itu ada transportnya," terang Muhammad Hamdun.

"Silakan dikelola dengan sebaik-baiknya, dipertanggungjawabkan sesuai dengan RAB yang kita turunkan," tandas Muhammad Hamdun.

Sebelumnya, ada Pantarlih yang mempertanyakan perbedaan nominal penerimaan uang transportasi saat mengikuti sinkronisasi dan pleno rekapitulasi DPHP. 

Beberapa pantarlih itu merasa janggal karena uang transport yang didapatkannya berbeda dengan yang didapatkan Pantarlih di kecamatan lain.

Salah seorang Pantarlih di Kecamatan Japah mengungkapkan, dia hanya menerima Rp 90 ribu dari kegiatan sinkronisasi dan pleno DPHP.