OJK Regional 3 Jateng - DIY Ungkap Alasan Masih Banyaknya Kasus dan Pengaduan terkait Keuangan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumarjono menyebutkan, masih adanya kasus penggandaan uang dan juga kasus investasi bodong lainnya tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat terkait keuangan yang masih rendah.

Selain itu, faktor kebutuhan yang mendesak juga terkadang membuat masyarakat tidak mempertimbangkan faktor 2L yakni “legal” dan “Logis”.

"Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021 (survei tiga tahunan), masih terdapat ketimpangan antara tingkat literasi dengan tingkat inklusi masyarakat," kata Sumarjono kepada Tribun Jateng, Senin (10/4/2023).

Disebutkan Sumarjono, tingkat literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan masyarakat terhadap jenis produk keuangan secara nasional tercatat sebesar 49,68 persen dan Jawa Tengah 51,69 persen. Sedangkan tingkat inklusi atau pengguna produk keuangan nasional sebesar 85,10 persen dan Jawa Tengah 85,97 persen. 

"Artinya, pengetahuan masyarakat terkait keuangan masih rendah, namun sudah banyak menggunakan produknya. Gap inilah yang menjadi salah satu sumber masih banyaknya kasus dan pengaduan masyarakat terkait keuangan," terangnya.

Di sisi itu, Sumarjono menambahkan, OJK terus melakukan berbagai edukasi yang berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, Aparat Penegak Hukum yang juga menjadi Anggota dari Satgas Waspada Investasi (SWI), Sekolah dan Perguruan Tinggi, serta stakeholders lainnya.

Disebutkannya, selama tahun 2021 - 2022, telah dilaksanakan 401 kegiatan sosialisasi/ webinar, 18 lomba literasi, 5 publikasi videotron, 28 talkshow radio/ podcast dan 16 Focus Group Discussion (FGD).

"Di tahun 2023 ini, OJK juga telah menetapkan sasaran prioritas literasi kepada pelajar/ santri, UMKM, disabilitas dan masyarakat 3T (Terluar, Terdalam, dan Tertinggal)," ujarnya.

Selain itu, untuk dapat menjangkau masyarakat hingga lini terkecil yakni Desa, Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY memiliki program yaitu Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa (PIKD), di mana nantinya Kepala Desa dan Lurah dapat menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi mengenai Industri Jasa Keuangan serta waspada investasi ilegal kepada masyarakat. (Idy)

Baca juga: Kemungkinan Hari Lebaran Berbeda, Wali Kota Pekalongan Aaf Imbau Tetap Kondusif dan Toleransi

Baca juga: Jangan Dibuang! Gizi Pinggiran Roti Tawar Baik untuk Kesehatan

Baca juga: Horoskop Cina Besok Selasa 11 April 2023, Ramalan 12 Shio Lengkap

Baca juga: Emas Batangan Ilegal Senilai Rp 189 Triliun di Bea Cukai, Mahfud MD: Lanjut Proses Hukum