Tok! Resmi Jadi Perda RTRW Kabupaten Jepara, Karimunjawa Terlarang Untuk Budidaya Tambak

Untuk itu mereka menolak Ranperda RTRW yang tidak mengakomodir tambak udang.

Mereka menolak tambak udang ditutup.

Dalam draf Perda RTRW Kabupaten Jepara 2023-2043 yang diterima tribunmuria.com, Karimunjawa akhirnya memang terlarang untuk tambak.

Hal itu termaktub dalam Pasal 90 huruf C.

Untuk Karimunjawa yang termasuk dalam Kawasan Pariwisata tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya perikanan tambak laut dan atau air payau.

Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif mengatakan pihaknya hanya diberi kewenagnag sinkroniasi dari substansi dari pemerintah pusat.

Dari pemerintah pusat menyatakan tambak memang dilarang di Karimunjawa.

Sehingga pihaknya tidak mengubah pasal demi pasal. Pihaknya hanya bisa menerima atau menolak.

“Kalau menolak konsekuensinya batal semuanya.  Harus mengulang Perda RTRW yangt baru dan ini akan berdampak semua sektor. Padahal RTRW ini tidak hanya soal tambak tetapi secara keseluruhan di Kabupaten Jepara,” ujar pria yang akrab disapa Gus Haiz itu.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menjelaskan dengan disahkan perda tersebut telah menegaskan Karimunjawa tidak boleh untuk budidaya tambak.

Baca juga: Menyoal Tambak Udang Karimunjawa, Dua Kubu Bertemu di DPRD Jepara, Kawal Paripurna Ranperda RTRW

Tambak-tambak yang sudah ada akan ditutup dengan masa peralihan penutupan 2 tahun. Hal ini berlaku bagi tambak-tambak yang sudah berizin.

Pihaknya sudah memberi tahu kepada petambak-petambak udang yang sudah berizin agar melengkapi IPAL. Karena tambak yang mencemari lingkungan itu tidak ada IPAL.

Selain itu pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menindak petambak yang melanggar hukum, termasuk membuang limbah sembarangan. (*)