Menkeu Sri Mulyani soal Utang Indonesia Capai Rp7.879 Triliun: Kami Tetap Hati-Hati

Kendati terjadi kenaikan secara nominal maupun rasio terhadap PDB, Kemenkeu menilai peningkatan utang itu masih dalam batas aman.

Lantaran, rasio utang pemerintah masih jauh di bawah batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yakni 60 persen trhadap PDB.

Menurut Kemenkeu, pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

Secara rinci, berdasarkan jenisnya, utang pemerintah yang sebesar Rp 7.879,07 hingga Maret 2023 didominasi oleh surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 7.013,58 triliun atau sekitar 89,02 persen dari total utang.

Selain itu, berasal dari pinjaman yang tercatat sebesar Rp 865,48 triliun atau 10,98 persen dari total utang.

Adapun untuk besaran utang dalam bentuk SBN, terdiri dari domestik atau denominasi rupiah sebesar Rp 5.658,77 triliun, mencakup surat utang negara (SUN) senilai Rp 4.600,97 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 1.057,80 triliun.

Kemudian terdiri dari denominasi valas sebesar Rp 1.354,81 triliun, yang mencakup SUN senilai Rp 1.056,40 triliun dan SBSN mencapai Rp 298,42 triliun.

Sementara itu, untuk utang senilai 865,48 triliun yang berasal dari pinjaman, yakni mencakup pinjaman dalam negeri sebesar Rp 21,31 triliun dan pinjaman luar negeri senilai Rp 844,17 triliun.

Secara rinci pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 264,69 triliun, multilateral Rp 527,13 triliun, serta comercial banks sebesar Rp 52,35 triliun. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Utang Indonesia Tembus Rp 7.879 Triliun, Sri Mulyani: Kami Tetap Hati-hati"

Baca juga: Ramai Soal Anak PNS Dapat Tunjangan Rp 4 Juta Sebulan, Begini Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani