Dirjen Bina Marga: Anies Baswedan Salah Pahami Data BPS saat Kritik Pembangunan Jalan Era Jokowi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Anies Baswedan menyebut pembangunan jalan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih panjang dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian menanggapi pernyataan bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) tersebut.

Hedy Rahadian mengatakan, ada kesalahan dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca juga: Jokowi Hanya Senyum dan Angkat Tangan saat Diminta Tanggapi Kritik Anies Baswedan soal Mobil Listrik

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Dia menjelaskan, data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies tersebut menampilkan data berdasarkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan data pembangunan jalan baru.

Misalnya sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY, namun pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru.

"Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Bukan pembangunan jalan baru," jelasnya.

Sebagai informasi, Anies menyebut pembangunan jalan nasional selama era Jokowi hanya sekitar 500 kilometer (Km), sedangkan era SBY mampu membangun jalan nasional 20 kali lipat dari itu yakni sekitar 11.800 Km.

Dengan demikian, sebanyak 11.800 Km jalan nasional tersebut belum tentu berasal dari pembangunan jalan baru.

"Jadi ini waktu jaman SBY kan nambah jalan nasional, itu bukan hasil pembangunan kebanyakan, ada sih pembangunannya tapi sedikit.

Jaman Jokowi juga sama, ada perubahan walau sedikit," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Komisi V DPR RI Lasarus tidak ingin menanggapi persoalan ini dari sisi politik.

Yang jelas, kata dia, era kepemimpinan Jokowi maupun SBY sama-sama memiliki sisi positif dan negatif.

 "5 tahun masa pemerintahan SBY saya sudah pimpinan Komisi V, 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi saya pimpinan Komisi V.