Kontroversi Sikap Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024, Dinilai Salah Memahami Sistem Presidensial

Ubedilah menyebut kesalahan ketiga Jokowi adalah masih menggunakan jalan pikiran pemerintahan Soeharto.

Dia menjelaskan, rezim Soeharto menjalankan pemerintahannya dengan dipandu oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dibuat MPR sehingga ada rencana pembangunan lima tahunan dan jangka panjang 25 tahunan.

Kala itu, Ubedilah menyebut masa periode Presiden tidak dibatasi. Sehingga, jalannya negara bisa dibayangkan 25 tahunan oleh satu visi pemerintahan saja.

Adapun saat ini, Ubedilah menyebut Indonesia menggunakan sistem presidensial murni. Sehingga, Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan merupakan otoritas Presiden yang dipilih.

“Jadi cawe-cawe Jokowi dengan alasan demi untuk melanjutkan programnya adalah kesalahan memahami sistem Presidensial murni saat ini yang Presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Jokowi memang sepertinya kurang belajar tentang sistem pemerintahan dengan baik,” kata dia.

Diminta Suarakan Tolak Sistem Pemilu Tertutup

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai NasDem Robert Rouw meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut bersuara menolak Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan sistem pemilu tertutup.

Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang mengklaim dirinya boleh cawe-cawe demi kepentingan negara. 

"Presiden kami minta beliau sendiri sampaikan beliau harus ikut cawe-cawe untuk menjaga kelanjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka pemilu 2024," kata Robert dalam konferensi persnya, Selasa (30/5).

Robert menuturkan Jokowi juga harus turut bersuara dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. 

Menurutnya, rakyat sejauh ini juga menginginkan pemilu dilakukan secara terbuka alih-alih tertutup atau coblos partai.

"Maka saya minta supaya enggak cuma MK yang kami minta, kami minta juga presiden bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat," ucap dia.

Robert lantas menyinggung kini proses tahapan pemilu sudah berjalan selama hampir setahun. Ia pun khawatir jika MK mengubah sistem pemilu berpotensi akan menimbulkan kegaduhan.

"Khususnya di partai-partai kami ini caleg akan bergaduh mulai dari tingkat bawah DPRD Provinsi sampai pusat," tegasnya.

Pada hari ini, delapan Fraksi DPR RI minus PDIP menggelar konferensi pers mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak mengembalikan sistem pemilu jadi proporsional tertutup.