DR Junadi Soroti Putusan MK Tidak Menyebut Waktu, Seharusnya Putusan MK Ini untuk KPK Mendatang

TRIBUNJATENG.COM -- Mahkamah Konstitusi memutuskan memperpanjang masa jabatan komisioner dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun.

Dalam program Tribun Topic, DR M Junaidi SHI MH Wakil Rektor III Universitas Semarang, ahli hukum tata negara menyampaikan pandangan, bahwa putusan MK tersebut selayaknya untuk KPK yang akan datang, bukan sekarang.

Tribun Topic dipandu News Manager Tribun Jateng Iswidodo dan tayang di media sosial Tribunjateng. Kali ini disajikan kepada pembaca Tribunjateng.com dan koran cetak Tribun Jateng yang disadur oleh reporter Rahdyan Trijoko Pamungkas. Berikut petikan wawancaranya.

Pak Jun Apakah putusan MK ini memenuhi rasa keadilan rakyat?

Kalau melihat prinsip dasar putusan itu kata-katanya mewujudkan keadilan. Tetapi keadilan ini prespektifnya banyak bisa keadilan masyarakat Indonesia, bisa jadi keadilan komisionernya saja.

Kalau saya melihat ada perbedaan yang sangat signifikan antara komisioner KPK dengan komisioner lembaga negara lain.

Kalau komisioner lembaga negara lain masa jabatannya lima tahun berdasarkan periodenisasi masa jabatan Presiden.

Sementara KPK empat tahun. Hal ini berbeda dan tidak ditemukan di lembaga negara lain hanya ada di KPK. Kita harus melihat prespektif lembaga KPK itu sendiri apakah layak dikasih empat tahun atau lima tahun. Prespektifnya harus detail.

Putusan MK ini berlaku untuk komisioner sekarang atau yang akan datang?

Kalau melihat prespektif hukum tata negara dan pandangan saya, kita sandingkan Hukum Administrasi negara putusan MK berlaku seketika hari ini diputuskan hari ini diberlakukan.

Tapi konteksnya keberlakuan putusan MK seharusnya berlaku komisioner yang akan datang, bukan saat ini.

Persoalannya surat keputusan (SK) yang dikeluarkan komisioner saat ini terbit tahun 2019. Artinya legal standing Nurul Ghufron punya kedudukan hukum.

Tetapi implikasi SK komisioner KPK tahun 2024 berdasarkan putusan MK. Tetapi pas pelantikan Pak Nurul Ghufron tidak akan berlaku. Jadi yang berlaku untuk komisioner saat ini adalah SK sebelumnya, yaitu UUnya 4 tahun.

Putusan MK bersifat prospektif (maju ke depan) bukan retroaktif (mundur kebelakang). Pada UUD 1945 setiap warga negara tidak boleh dihukum peraturan yang berlaku mundur ke belakang. Konteksnya putusan MK harus prospektif maju kedepan.

SK yang menjadi obyek perubahan MK ini diberlakukan SK lembaga KPK masa mendatang. Kalau lihat konteksnya putusan MK ini lompatan yang terlalu jauh. Seharusnya MK itu menguji UU terhadap UUD. Sah tidak UU ini konstitusional tidak UU ini. Bukan menciptakan norma baru.

Kalau menciptakan norma baru kewenangan dari DPR. Kita dibuat bingung tiba-tiba ada UU yang diterbitkan MK ini menjadi aneh. Sementara fungsi legislator ada di DPR, sementara MK dipilih dari Legislatif, eksekutif, dan Yudikatif.

Kalau MK membuat keputusan sama dengan pembuat UU merupakan suatu kelemahan yang sama obyek dari lahirnya MK itu sendiri.

Artinya ada kepentingan tertentu ya?

Saya pikir kepentingan itu ada. Terlebih saat ini memasuki tahun-tahun politik. Yang jelas menurut pandangan saya putusan MK ada kelemahan.

Kemudian MK berfungsi bukan pembuat UU. Sisi lain putusan ini dilakukan tidak ada kejelasan apakah untuk komisioner sekarang atau yang akan datang.

Atau mungkin ada pejabat yang akan ditangkap lagi?

Kalau dalam analisis saya dan politik sah-sah saja. Iklimnya sudah demokrasi. Mungkin analisis politik besoknya ditangkap. Orang itu patut menduga seperti itu.

Ketika ini dalam proses ada hal-hal yang diputus. Putusanya itu sifatnya tiba-tiba. Besok ada pemberhentian karena masa jabatannya habis. Orang patut menduga. Karena ini akan pemilu

Ketika akan pemilu muncul di permukaan patut menduga. Tidak hanya aparat penegak hukum patut menduga tetapi masyarakat juga patut menduga.

Putusan MK menurut saya tidak pada waktunya dikeluarkannya. Bukan hanya masalah kejelasan kapan berlakunya, MK hanya menguji, tetapi ada unsur-unsur kecenderungannya.

Khawatirnya KPK ini posisinya lembaga yang memperkuat sistem Presidensiil. Kekhawatirannya pihak-pihak lain apalah mendorong menjatuhkan lawan-lawan politik. Ini nenjadi penilaian-penilaian.

Kita harus berhenti. Putusan MK ini berlaku maju kedepan. Jangan dibiarkan bola-bola liar pada tahun-tahun politik.

Jangan sampai proses penyelenggaraan pemilu tercederai karena proses penyelenggaraan pemerintah yang tidak adil.

KPK ini Alat Pemerintah atau Alat Negara?

Istilah dua hal ini berbeda frasanya. Ada alat pemerintah dan alat negara. Kita baca pasal 24 UUD 1945 badan-badan lain yang berkaitan kekuasaan kehakiman diatur di dalam UU.

Di dalam embrio itu UUD itu tidak menyebut sama sekali soal KPK. Tetapi lembaga itu diciptakan sesuai amanat UU.

Berbicara soal UU mengamanatkan menempatkan posisi KPK pada organ eksekutif. Mendukung progam eksekutif. Karena kita menerapkan sistem presidensiil.

Tahu sendiri orang-orang kalau pemberatasan korupsi jelek yang disalahkan presidennya. Maka Presiden diberikan kewenangan di situ. Kewenangannya bukan dalam rangka melakukan intervensi. Tetapi dalam rangka menjalankan fungsi peranan negara untuk menjamin kepastian hukum. (rtp)

Baca juga: Buah Bibir : Erina Gudono Dukung Langkah Suami

Baca juga: Pria Cilacap Pembobol ATM Ditangkap saat Tertidur Pulas di Kamar Hotel, Aksinya Tergolong Licin

Baca juga: Negara Punya Hutang Rp 800 Milliar ke Bos Jalan Tol Jusuf Hamka? Ini Jawaban Mahfud MD

Baca juga: Lansia Cabul Pemilik Kontrakan, Balita 4 Tahun Jadi Korbannya, Pulang ke Rumah Kesakitan